TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS KARISOPRODOL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARINGIN NOMOR 33/PID.SUS/2019/PN. PRN)

CRIMINAL ACTION OF CARISOPRODOL TYPE OF NARCOTICS DISTRIBUTOR (STUDY DECISION OF THE PARINGIN STATE COURT NUMBER 33/PID.SUS/2019/PN. PRN)

Penelitian berjudul Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Karisoprodol (Study Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/PID.SUS/2019/PN. PRN Putusan ini terkait dengan pengedaran karisoprodol yang awalnya merupakan obat keras daftar G. Namun setelah dikeluarkannya Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karisoprodol kini ditingkatkan statusnya menjadi narkotika golongan 1. Dengan berlakunya peraturan ini, maka seharusnya karisoprodol yang merupakan narkotika golongan 1(satu) didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan memperhatikan tempus delictinya, terjadi saat aturan ini telah lebih dulu diberlakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn mengenai ijin peredaran pil karisoprodol jika mendasarkan pada UU Kesehatan dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 sudah tepat atau belum dan untuk mengetahui akibat hukum putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim Pasal 196 UU Kesehatan. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Untuk bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Merujuk pada Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 terdapat 147 daftar nama narkotika golongan 1 yang telah disesuaikan dan karisoprodol adalah salah satunya. Karena karisoprodol adalah narkotika maka unsur dakwaan pada putusan ini tidak terpenuhi sebab hakim masih menganggap karisoprodol sebagai obat keras dan menggunakan UU Kesehatan. Untuk mengetahui putusan ini menjadi batal demi hukum atau tidak maka akan digunakan Putusan MK No.69/PUU-X/2012.

The research is about criminal case of narcotics dealer type carisoprodol (study  decision of Paringin Court Number 33/PID.SUS/2019/PN. PRN). This verdict is about carisoprodol was categorized as medicine. After Minister of Health Regulation Number 7 of 2018 concerning narcotics class change is active carisoprodol now is categorize as narcotics. As now this regulation is active carisoprodol should punished with Narcotics Constitution. Because, this case was happened after the Minister of Health Regulation activated. The main purpose of this research is to know this verdict if use The Health Constitution and Minister of Health Regulation Number 7 of 2018 correct or not and to know the conclution of this verdict if connect to judge considerations of article 196 of The Health Constitution. The research uses normative juridical research methods. Technique approach of this research is regulation approach. While legal materials are primer and secondary legal materials, then analyzed by prescriptive methods. Based on the research result the verdict number 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn punished the defendant because already proven legally doing a criminal case circulate the pharmacy that ain’t fulfill the standart. Refer to Minister of Health Regulation Number 7 of 2018 concerning narcotics class change there are 147 name list of adjusted class 1 narcotics and carisoprodol is one of them. Because carisoprodol is narcotics so the element indiction of this verdict is not fulfilled because the judge still assumed carisoprodol as drugs and used The Health Constitution. To know this verdict become void at law or not will be used Constitutional Court No 69/PUU-X/2012.