PROSES KOLABORATIF DALAM POLA KONDUSIFITAS PENGAMANAN
PILKADA SERENTAK 2024 DI KABUPATEN SAMPANG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menciptakan situasi kondusif dalam
pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang yang memiliki dinamika
sosial-politik kompleks. Kolaborasi antar aktor pengamanan menjadi kunci dalam
menjaga stabilitas selama tahapan Pilkada. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses
kolaborasi antar aktor keamanan seperti Polres, Kodim 0828, ormas, media, dan
masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus,
serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan teori Collaborative Governance dari Ansell
dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator starting conditions,
terdapat ketimpangan sumber daya antara aktor negara dan non-negara, namun
dimitigasi melalui modal sosial seperti peran NU dan media. Pada face-to-face dialogue,
intensitas pertemuan tinggi, tetapi partisipasi substansial ormas dan media masih
terbatas. Commitment to process terlihat dari kehadiran forum, namun belum diimbangi
dengan kontribusi setara. Shared understanding terbangun pada tujuan umum keamanan,
namun masih lemah dalam aspek teknis. Facilitative leadership dijalankan oleh KPU dan
Bawaslu, meski belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Institutional design belum
kuat karena absennya forum permanen dan koordinasi masih informal. Outcomes
menunjukkan Pilkada berjalan aman, partisipasi masyarakat meningkat, dan media aktif
menangkal hoaks, meski kesadaran politik kritis masih rendah. Temuan utama
menunjukkan kolaborasi konstruktif namun belum terlembagakan. Saran utama adalah
pembentukan forum kolaborasi permanen berbasis regulasi serta peningkatan edukasi
politik partisipatif masyarakat.
Kata kunci: kolaborasi, pengamanan, Pilkada Serentak, Collaborative governance.

This study is motivated by the importance of creating a conducive situation during the 2024
Simultaneous Regional Elections (Pilkada) in Sampang Regency, a region with complex sociopolitical dynamics. Collaborative efforts among security actors are essential in maintaining
stability throughout the election stages. This study aims to analyze the collaboration process
between key stakeholders such as the Police (Polres), Military (Kodim 0828), community
organizations, media, and the public. The research uses a qualitative case study approach with
data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data were analyzed
thematically based on Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance framework. The
findings show that under the starting conditions indicator, collaboration began with resource
imbalances between state and non-state actors, mitigated by existing social capital, particularly
the roles of NU and local media. In face-to-face dialogue, formal meetings were frequent, but
substantial involvement of non-state actors remained limited. Commitment to process was evident
through attendance in forums, though equal contributions were lacking. Shared understanding
was built around common security goals, yet technical alignment was weak. Facilitative leadership
was exercised by KPU and Bawaslu, supporting community initiatives but lacking grassroots
outreach. The institutional design remained weak due to the absence of a permanent collaborative
forum and reliance on informal coordination. Under outcomes, the election proceeded peacefully,
public participation increased, and media effectively countered misinformation, although critical
political awareness remained low. The main finding indicates that cross-sector collaboration was
constructive but not yet institutionalized. The study recommends establishing a permanent,
regulation-based collaboration forum and enhancing participatory political education in the
community.
Keywords: collaboration, security, simultaneous regional elections, collaborative governance.