ADVOKASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS IDFoS INDONESIA)

LABOR POLICY ADVOCACY (CASE STUDY OF IDFoS INDONESIA)

Terdapat banyak permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro yang disebabkan kurang memadainya peraturan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang mengakomodir kepentingan para pekerja. Melihat permasalahan yang ada, IDFoS Indonesia berupaya melakukan suatu advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang diawali dengan riset ketenagakerjaan. Hasil dari riset berupa policy paper kemudian dijadikan landasan dalam merekomendasikan alternatif-alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah serta dalam menggalang dukungan bagi terciptanya payung hukum yang menaungi penyelenggaraan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Studi Kasus IDFoS Indonesia) dan aliansinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian mencakup sebelas variabel advokasi kebijakan yaitu membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengemas informasi, menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan rancang tanding, mempengaruhi pembuat kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis gerakan, memantau dan menilai program, dan terakhir evaluasi dan menentukan tindak lanjut program. Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengambilan data. Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh IDFoS Indonesia bersama dukungan dari berbagai Ormas, pondok pesantren, akademisi dan LSM lainnya itu dapat mencapai target yang diinginkan, dimana pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Meski begitu IDFoS Indonesia akan tetap mengkaji Perda yang sudah ada untuk disandingkan dengan isu-isu yang muncul saat ini dan kedepannya akan membangun media komunikasi yang baik dengan pembuat kebijakan, agar isu-isu yang diangkat dapat tersampaikan.

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan, Ketenagakerjaan, LSM

There are many labor problems in Bojonegoro Regency which are caused by the inadequacy of labor administration regulations that accommodate the interests of workers. Seeing the existing problems, IDfoS Indonesia seeks to carry out advocacy of employment policies that begins with labor research. The results of the research in the form of a policy paper are then used as a basis for recommending policy alternatives to local governments and in gathering support for the creation of legal protection that covers the implementation of employment at the regional level. The purpose of this research is to analyze Labor Policy Advocacy (Case Study of IDFoS Indonesia) and its alliances. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The focus of the research includes eleven policy advocacy variables, namely forming a core circle, selecting strategic issues, designing targets and strategies, processing data and packaging information, gathering allies and supporters, proposing counter-plans, influencing policymakers, forming public opinion, building a movement base, monitoring and assessing the program, and finally evaluating and determining program follow-up. Interviews, observations, and documentation were used as data collection techniques. While the data analysis techniques with data reduction, data presentation, and conclusion. Based on the results of the study, the advocacy efforts of labor policy carried out by IDFoS Indonesia together with support from various mass organizations, Islamic boarding schools, academics, and other NGOs were able to achieve the desired target, where in 2021 the Bojonegoro Regency Government has issued a Regional Regulation on Employment Implementation. Even so, IDFoS Indonesia will continue to review the existing Regional Regulation to compare it with the issues that arise at this time and in the future will build a good communication media with policymakers, so that the issues raised can be conveyed.

Keywords: Policy Advocacy, Employment, NGOs