Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Surabaya Pada Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Juridical Review of Disaster Management Implementation in Surabaya City Based on Article 4 of Surabaya Mayor Regulation Number 115 of 2021 concerning Disaster Management Implementation in Relation to Law Number 24 of 2007 on Disaster Management and Government Regulation Number 21 of 2008 on the Implementation of Disaster Management

Penanggulangan bencana merupakan kewajiban negara dan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum serta mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan. Kota Surabaya sebagai wilayah yang memiliki potensi bencana menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Namun, ditemukan ketidaksesuaian antara Pasal 4 peraturan tersebut dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian norma dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta mengevaluasi implikasi yuridis dan dampaknya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak memuat secara lengkap unsur kesiapsiagaan, peringatan dini, dan pengurangan risiko bencana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekaburan hukum, kekosongan norma, dan konflik vertikal antar peraturan. Dampak praktisnya, BPBD Surabaya kehilangan dasar hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan, koordinasi antar perangkat daerah menjadi lemah, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi Perwali agar sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan menjamin efektivitas sistem penanggulangan bencana daerah.

Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Hierarki Peraturan, Kesiapsiagaan, BPBD, Peraturan Walikota Surabaya.

Disaster management is a responsibility of the state and local governments that must be carried out in accordance with the principles of the rule of law and the legislative hierarchy. Surabaya City, as a disaster-prone area, has issued Mayor Regulation of Surabaya Number 115 of 2021 concerning Disaster Management. However, Article 4 of the regulation shows inconsistencies with higher legislation, namely Law Number 24 of 2007 on Disaster Management and Government Regulation Number 21 of 2008 on Disaster Management Implementation. This study aims to analyze the normative conformity of Article 4 and evaluate the legal implications and its impact on the implementation of disaster management in Surabaya. The research method used is normative juridical with a statute and conceptual approach. The findings show that Article 4 of the Mayor Regulation does not comprehensively include key elements such as preparedness, early warning, and disaster risk reduction, as mandated by higher laws. These inconsistencies create legal ambiguity, regulatory gaps, and vertical conflicts. Practically, Surabaya’s Disaster Management Agency (BPBD) lacks a strong legal foundation in decision-making, inter-agency coordination is weakened, and community involvement in preparedness remains low. Therefore, revision and harmonization of the Mayor Regulation are needed to align with the principles of proper legislative drafting and to ensure an effective local disaster management system.

Keywords: Disaster Management, Legal Hierarchy, Preparedness, BPBD, Mayor Regulation of Surabaya.