Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa dengan reklamasi Pulau G dalam kajian tersebut untuk dampak pola arus karena Jakarta itu merupakan yang memiliki arus yang cukup stabil, maka arus tidak akan berubah secara signifikan, karena arusnya kecil kurang lebih 10 cm /detik, dan relatif tidak berubah yang kemudian kegiatan reklamasi betul akan menimbulkan dampak yaitu potensi sebaran-sebaran kepadatan dari material urug, jika pada saat ini sebetulnya relatif telah melampaui baku mutu dan juga terkait dengan akses perikanan, itu adalah pelabuhan umum untuk lalu lintas kapal-kapal nelayan dan di sebelah timurnya ada pipa gas, maka teknik reklamasinya perlu diperhatikan agar tidak menggangu pipa-pipa pasokan gas ke PLTU Muara Karang tersebut dan berdasarkan kajian bahwa Pulau G apabila dibangun maka permukaan air laut akan naik sekitar kurang lebih 10 cm dari paling ujung pulau reklamasi dan dampak tersebut akan bisa ditanggulangi jika rencana pengelolaan itu dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Pulau G yang kini telah direklamasi tidak memenuhi persyaratan pantai yang direklamasi yakni pantai yang rusak dan tidak berfungsi, maka dengan dibatalkannya izin reklamasi tersebut menjadikan para konsumen yang telah membeli rumah, ruko, maupun apartemen merasa dirugikan meskipun sebagian telah dibangun dan terjual melalui perjanjian pengikatan jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Teknis analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar   pertimbangan  hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, atas pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 terhadap reklamasi pulau G, bahwa reklamasi tidak memenuhi persyaratan pantai kondisinya rusak dan tidak berfungsi. Menurut kajian analisis dampak lingkungan pola arus karena Jakarta cukup stabil, kegiatan reklamasi akan menimbulkan dampak yaitu potensi sebaran-sebaran kepadatan dari material urug, menganggu pipa-pipa pasokan gas ke PLTU Muara Karang, akan naik sekitar kurang lebih 10 cm dari paling ujung pulau reklamasi. Akibat hukum atas pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudera bertanggal 23 Desember 2014 terhadap pembangunan perumahan, berakibat terhadap kelanjutan reklamasi dan pembangunan perumahan di Pulau G dan terhadap kerugian yang diderita oleh para pembeli perumahan. Menjual perumahan harus memenuhi persyaratan status kepemilikan tanah, PT. Muara Wisesa Samudera telah memegang bukti sertifikat HGB atas tanah, namun reklamasi masih berlanjut, yang berarti bahwa letak, luas, batas, status dan kepemilikan tanah dalam sertifikat adalah cacat hukum, berakibat pula terhadap IMB dan menjual keterbangunan 20 % sebagaimana Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2011 tidak terpenuhi. PT. Muara Wisesa Samudera melakukan perbuatan melanggar Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2011 sehingga telah melanggar hukum.

Kata Kunci: Putusan, Reklamasi, Pulau G.

Consideration of the Decree of the State Administrative Court that with the reclamation of Pulau G in the study for the impact of the current pattern because Jakarta is a fairly stable current, the current will not change significantly, because the current is small, approximately 10 cm / sec, and relatively change which then the reclamation activity will really have an impact that is the potential distribution of density of the backfill material, if at present it actually has actually exceeded the quality standard and is also related to fisheries access, it is a public port for the traffic of fishing vessels and next to east there is a gas pipeline, the reclamation technique needs to be considered so as not to interfere with the gas supply pipes to the Muara Karang power plant and based on the study that if Pulau G was built the sea level would rise approximately 10 cm from the very tip of the reclamation island and the impact will be overcome if the management plan is implemented den bro, the best way. Pulau G, which has now been reclaimed, does not meet the requirements of the reclaimed beach, which is a damaged and non-functional beach, with the cancellation of the reclamation permit making consumers who have bought houses, shop houses, or apartments feel disadvantaged even though some have been built and sold through a binding agreement.

This research is a normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials used is a literature study of legal materials. Technical analysis of legal materials was carried out using a prescriptive method by giving arguments for the results of the research conducted.

The results of the discussion in this study indicate that the Judge's basic consideration in the Decree of the Jakarta State Administrative Court Number 193 / G / LH / 2015 / PTUN-JKT, for the cancellation of the Decree of the Governor of DKI Jakarta Number 2238 of 2014 concerning the reclamation of G island, that the reclamation does not meet the requirements beach conditions are damaged and not functioning. According to the study on the environmental impact analysis of the current pattern because Jakarta is quite stable, the reclamation activity will have an impact that is the potential distribution of the density of the backfill material, disrupt gas supply pipes to the Muara Karang power plant, will rise approximately 10 cm from the very tip of the reclamation island . Legal consequences for the cancellation of the Decree of the Governor of DKI Jakarta Number 2238 of 2014 Permit for the Implementation of the G Island Reclamation To PT. Muara Wisesa Samudera dated December 23, 2014 towards housing construction, resulted in the continuation of the reclamation and construction of housing on Pulau G and against the losses suffered by housing buyers. Selling housing must meet the requirements of land ownership status, PT. Muara Wisesa Samudera already holds proof of HGB certificates for land, but the reclamation is still ongoing, which means that the location, area, boundaries, status and ownership of land in the certificate are legally flawed, resulting in an IMB and selling 20% ​​revival as in Article 42 of Law Number 1 of 2011 not fulfilled. PT. Muara Wisesa Samudera committed an act that violated Article 42 of Law Number 1 of 2011 and therefore violated the law.

Keywords: Verdict, Reclamation, G Island.