Abstrak

Kasus yang diteliti adalah berkaitan dengan tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang mencoret nama pada buku kerawangan/letter c tanpa dasar peralihan hak atas tanah. Pencoretan buku letter c tersebut tentu merugikan masyarakat karena tidak dapat mendaftarkan tanahnya apabila tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah, karena buku letter c adalah salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dari kesewenangan tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon adalah dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor:176/Pdt.G/2013/PN.Sby adalah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan nama dalam buku letter c sesuai dengan norma pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan akibat hukum dari putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor:176/Pdt.G/2013/PN.Sby. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nama dalam buku letter c yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan Manukan tidak sesuai dengan norma pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena tidak didasari pada peralihan hak atas tanah. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor:176/PDT.G/2013 PN.Sby adalah Kembalinya kepemilikan hak atas tanah milik penggugat dan batal demi hukum tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon dalam pencoretan dan penerbitan nama di buku letter c dari Penggugat kepada Perumnas.

Kata kunci  :Pencoretan, letter c, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

  Abstract

The case studied was related to the actions of the Head of Manukan Kulon Sub-District, Tandes Sub-District, Surabaya City who wrote the name on the Kerawangan / Letter C book without the basis of the transfer of land rights. The write-off of the letter C is certainly detrimental to the community, where people cannot register their land if they do not have proof of ownership of land rights, because the letter C is one proof of ownership of land rights. The legal action that can be taken by the community from the arbitrariness of the Manukan Kulon Village Chief is to file a lawsuit with the Chairperson of the Surabaya District Court, where in the Surabaya District Court decision Number:176/Pdt.G/2013/PN.Sby is to grant all plaintiffs' claims. The purpose of this study was to analyze the change in name in the letter C in accordance with the norms in Article 37 PP No. 24 of 1997 and also analyzed the legal consequences of the Surabaya District Court decision Number:176/Pdt.G/2013/PN.Sby. The type of research used is normative juridical research. The approach used is the legal approach and conceptual approach. The type of legal material used consists of primary, secondary and non-legal legal materials. Legal material collection techniques for library research techniques. The analysis technique uses prescriptive methods. The results of this study and discussion indicate that the name change in the letter C conducted by the Manukan Village Head was not in accordance with the norms in Article 37 PP No. 24 of 1997 because it was not based on the transfer of land rights. The legal consequences of the District Court Decision Number: 176/Pdt.G/2013/PN.Sby is the return of ownership of the plaintiff's land rights and null and void of the actions of the Manukan Kulon Village Chief in the write-off and publication of names in letter C of the Plaintiff to Perumnas.

Keywords: Dropping, letter c, Peraturan Pemerintah Number 24 Years 1997.

Abstrak

Kasus yang diteliti adalah berkaitan dengan tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang mencoret nama pada buku kerawangan/letter c tanpa dasar peralihan hak atas tanah. Pencoretan buku letter c tersebut tentu merugikan masyarakat karena tidak dapat mendaftarkan tanahnya apabila tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah, karena buku letter c adalah salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dari kesewenangan tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon adalah dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor:176/Pdt.G/2013/PN.Sby adalah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan nama dalam buku letter c sesuai dengan norma pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan akibat hukum dari putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor:176/Pdt.G/2013/PN.Sby. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nama dalam buku letter c yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan Manukan tidak sesuai dengan norma pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena tidak didasari pada peralihan hak atas tanah. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor:176/PDT.G/2013 PN.Sby adalah Kembalinya kepemilikan hak atas tanah milik penggugat dan batal demi hukum tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon dalam pencoretan dan penerbitan nama di buku letter c dari Penggugat kepada Perumnas.

Kata kunci  :Pencoretan, letter c, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

  Abstract

The case studied was related to the actions of the Head of Manukan Kulon Sub-District, Tandes Sub-District, Surabaya City who wrote the name on the Kerawangan / Letter C book without the basis of the transfer of land rights. The write-off of the letter C is certainly detrimental to the community, where people cannot register their land if they do not have proof of ownership of land rights, because the letter C is one proof of ownership of land rights. The legal action that can be taken by the community from the arbitrariness of the Manukan Kulon Village Chief is to file a lawsuit with the Chairperson of the Surabaya District Court, where in the Surabaya District Court decision Number:176/Pdt.G/2013/PN.Sby is to grant all plaintiffs' claims. The purpose of this study was to analyze the change in name in the letter C in accordance with the norms in Article 37 PP No. 24 of 1997 and also analyzed the legal consequences of the Surabaya District Court decision Number:176/Pdt.G/2013/PN.Sby. The type of research used is normative juridical research. The approach used is the legal approach and conceptual approach. The type of legal material used consists of primary, secondary and non-legal legal materials. Legal material collection techniques for library research techniques. The analysis technique uses prescriptive methods. The results of this study and discussion indicate that the name change in the letter C conducted by the Manukan Village Head was not in accordance with the norms in Article 37 PP No. 24 of 1997 because it was not based on the transfer of land rights. The legal consequences of the District Court Decision Number: 176/Pdt.G/2013/PN.Sby is the return of ownership of the plaintiff's land rights and null and void of the actions of the Manukan Kulon Village Chief in the write-off and publication of names in letter C of the Plaintiff to Perumnas.

Keywords: Dropping, letter c, Peraturan Pemerintah Number 24 Years 1997.