Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

Analisis Collaborative Governance pada Program Lontong Balap di Surabaya: Peningkatan Layanan Persamaan Satu Orang yang Sama

Kode Dokumen : 0027/VOKASI-V-AN/2024

Penulis Utama : Salsabila Khairunnisa Yusuf

NIM Penulis Utama: 20041377092

Tahun : 2024

Judul ID :

Analisis Collaborative Governance pada Program Lontong Balap di Surabaya: Peningkatan Layanan Persamaan Satu Orang yang Sama

Judul EN : Analysis Of Collaborative Governance In The Lontong Balap Program In Surabaya: Improving The Same Person Equality Service

Sumber : UNESA - Fakultas Vokasi - Jurusan D4 Administrasi Negara - 20041377092 - 2024

Jenis Dokumen : Tugas Akhir D4

Abstrak ID :

Lontong Balap merupakan sebuah program untuk menyelesaikan masalah mengenai pengurusan administrasi kependudukan yang membutuhkan penetapan pengadilan. Lontong Balap ini merupakan hasil kolaborasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya (Dispenduk) serta Pengadilan Negeri Surabaya (PN). Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat sering kali menemukan kendala dan permasalahan yang dapat menghambat pengurusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance pada program Lontong Balap terutama pada layanan persamaan satu orang yang sama. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teori Morse & Stephens (2012) terdiri dari empat indikator didalamnya yaitu : 1) Assessment, 2) Initiation, 3) Deleberation, 4) Implementation. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi Lontong Balap masih belum berjalan dengan baik sepenuhnya. Pada indikator assessment dan initiation sudah berjalan dengan baik karena antar kedua instansi yang terlibat sudah memiliki tujuan dan komitmen yang sama dalam pelaksanaannya serta peran pendukung maupun staf yang terlibat sudah dipilih berdasarkan kemampuannya. Namun, indikator deliberation masih belum berjalan optimal karena luputnya membahas kesepakatan kuota sidang dan belum memilikinya PKS yang resmi. Indikator implementation juga belum berjalan optimal karena adanya kekurangan SDM pada PN Surabaya. Oleh karena itu, sebaiknya PN Surabaya dan Dispenduk Surabaya melakukan musyawarah tambahan dengan topik kuota perkara yang akan disidangkan, segera melakukan pengesahan PKS, dan menambahkan staf PN Surabaya yang terlibat terutama pada jabatan Staf Kepaniteraan Muda Perdata.

Abstrak EN :

Lontong Balap is a program designed to address issues regarding the management of population administration that requires court determination. This initiative is a collaboration between the Civil Registry Office of Surabaya (Dispenduk) and the Surabaya District Court (PN). However, in its implementation, the community often encounters obstacles and issues that can hinder its administration. This study aims to analyze collaborative governance in the Lontong Balap program, particularly focusing on the single-person equality service. The research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing Morse & Stephens' theory (2012) which consists of four indicators: 1) Assessment, 2) Initiation, 3) Deliberation, and 4) Implementation. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis involves data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings indicate that the collaboration process in Lontong Balap is not fully optimal. Assessment and initiation indicators are well-established as both involved agencies share common goals and commitments, and the supporting roles and staff selection are based on their abilities. However, the deliberation indicator is suboptimal due to the failure to discuss the session quota agreement and the lack of a formal MoU. The implementation indicator also faces challenges due to a shortage of human resources at the Surabaya District Court. Therefore, it is recommended that the Surabaya District Court and Surabaya Civil Registry Office hold additional discussions on the topic of trial quotas, promptly finalize the MoU, and increase staff at the Surabaya District Court, especially in the position of Junior Civil Registry Clerk and Court Clerk.

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran