ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3403K/PDT/2016 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI BALI

ANALYSIS OF THE INDONESIAN SUPREME COURT'S DECISION NUMBER 3403K/PDT/2016 CONCERNING ACTIONS AGAINST THE LAW RELATING TO LAND OWNERSHIP BY FOREIGN CITIZENS IN BALI

Sengketa sebidang tanah hak milik antara Karpika Wati melawan Alan Maurice Pons dan Notaris Eddy Nyoman Winarta memuat perkara perbuatan melawan hukum atas status kepemilikan tanah yang melibatkan warga negara asing. Akta-Akta notaris yang dibuat oleh Karpika Wati dan Alan Maurice Pons terdiri atas Akta Sewa Menyewa, Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan, Akta Pernyataan dan Kuasa, Akta Pemberian Hak Tanggungan diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim memutuskan pada intinya Alan Maurice Pons dan Eddy Nyoman Winarta terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas dibuatnya seluruh akta dan seluruh akta dinyatakan batal demi hukum. Diketahui bahwa seluruh akta secara tidak langsung bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada warga negara asing. Sengketa tanah ini tidak terlepas dari unsur warga negara asing yang tidak diperbolehkan memiliki tanah dengan status hak milik. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 3403K/PDT/2016. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penelitian memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Tujuan akhir dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta akibat hukum dari pertimbangan hakim tersebut.

The dispute over a plot of land with ownership rights between Karpika Wati v. Alan Maurice Pons and Notary Eddy Nyoman Winarta is responsible for cases of unlawful acts on land ownership status involving foreign nationals. The notarial deeds made by Karpika Wati and Alan Maurice Pons consist of the Deed of Lease, Deed of Recognition of Debt with Collateral, Deed of Statement and Power of Attorney, Deed of Granting Mortgage known to the applicable laws and regulations. The judge decided that Alan Maurice Pons and Eddy Nyoman Winarta were proven to have committed unlawful acts by making all the deeds and all deeds declared null and void. See that all deeds indirectly aim to transfer property rights to foreign citizens. This land dispute cannot be separated from the element of foreign nationals who are not allowed to own land with the status of property rights. This study aims to understand the judge's considerations and the legal consequences of Decision No. 3403K/PDT/2016. This research is included in the type of normative law research using the law, case, and conception approach. The analysis utilizes primary and secondary legal materials by collecting legal materials through literature study. The final purpose of this study is to determine the judge's considerations under applicable laws and regulations and the legal consequences of the judge's deliberations.