Analisis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Inspektorat Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus pada Dokumen Standar Operasional Prosedur)

Analysis of the Preparation of Standard Operating Procedures at the East Java Province Inspectorate (Case Study on Standard Operating Procedure Documents)

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. Kedudukannya sangat strategis karena menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) . Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan program penyusunan SOP di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada tahapan Persiapan Penyusunan SOP, Penilaian Kebutuhan SOP, Pengembangan SOP, Penerapan SOP, dan Monev SOP. Teknik analisis data meliputi koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persiapan Penyusunan SOP sudah sesuai dengan peraturan yang menjelaskan perlunya pembentukan tim dan kelengkapannya. Penilaian Kebutuhan SOP sudah sesuai dengan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menyelaraskan kompetensi antara organisasi pelaksana dan program pemerintah. Pengembangan SOP masih memerlukan revisi berkelanjutan untuk memastikan keabsahan dan relevansi. Penerapan SOP di Inspektorat Provinsi Jawa Timur masih belum efektif, memerlukan upaya intensif untuk memastikan tujuan tercapai. Monev SOP sudah sesuai dengan harapan, walaupun proses implementasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun saran dari penelitian ini adalah diharapkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas dan responsivitas dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi SOP, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik secara keseluruhan.

The provision of public services by government officials to the community reflects their role as public servants. This role is strategic, as it determines the extent to which the government can provide optimal services. Therefore, a Standard Operating Procedure (SOP) is necessary, in line with the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 35 of 2012 concerning Guidelines for the Preparation of Standard Operating Procedures for Government Administration (SOP AP). This study aims to analyze the implementation of the SOP preparation program at the East Java Provincial Inspectorate. The method used is qualitative with a case study approach, focusing on SOP preparation stages, SOP needs assessment, SOP development, SOP implementation, and SOP monitoring and evaluation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The study results indicate that SOP preparation complies with regulations requiring team formation and completeness. The SOP Needs Assessment aligns with steps taken to match competencies between implementing organizations and government programs. SOP development needs ongoing revision to ensure validity and relevance. The implementation of SOP at the East Java Provincial Inspectorate is still ineffective, needing intensive efforts to achieve objectives. The SOP monitoring and evaluation meet expectations, although the implementation process is not fully realized. This study suggests that the East Java Provincial Inspectorate should improve the quality and responsiveness of SOPs in preparing, implementing, and evaluating them. This improvement will contribute positively to enhancing overall performance and public services.