PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ZONA CAGAR BUDAYA TERKAIT PENGURUKAN ZONA PENYANGGA SITUS KOLAM SEGARAN DI KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL (KCBN) TROWULAN MOJOKERTO

LEGAL PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE ZONE RELATED TO REDUCE ZONE SUPPORTING SEGARAN SITE IN THE NATIONAL CULTURAL RESERVE AREA (KCBN) TROWULAN MOJOKERTO

      Pemanfaatan zona cagar budaya yang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya wajib didahului kajian dan mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya, ketentuan ini diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam kasus pengurukan zona penyangga kolam segaran, rencana pembangunan dalam zona tersebut belum mendapatkan izin dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Selain pemanfaatan ruang cagar budaya yang tidak sesuai prosedur meningkatkan kemungkinan kerusakan cagar budaya menyangkut ada atau tidaknya temuan cagar budaya di zona tersebut, juga berkaitan dengan asas kelestarian lingkungan disekitar situs cagar budaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur terhadap zona cagar budaya dan menunjukan hambatan yang dialami dalam melakukan perlindungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara kepada informan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto serta dokumentasi untuk mengecek kebenaran data. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pemanfaatan zona cagar budaya. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari zonasi dan perijinan sedangkan bentuk perlindungan hukum represif berupa pengenaan sanksi. Dalam kasus ini Balai Pelestarian Cagar Budaya mengambil tindakan dengan menghentikan proyek tersebut sebagai sanksi karena kegiatan tersebut tidak melalui prosedur perijinan dan kajian terlebih dahulu. Adapun hambatan yang dialami Balai Pelestarian Cagar Budaya  mempunyai 2 faktor yaitu faktor hukum dimana belum disahkannya peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, dan faktor masyarakat dimana sebagian besar zona inti dan penyangga cagar budaya dimiliki perorangan sehingga sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan secara komersil dengan BPCB dalam rangka pelestarian cagar budaya. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Balai Pelestarian Cagar Budaya dan masyarakat harus saling bekerjasama untuk melindungi dan menaati peraturan demi kelangsungan cagar budaya yang ada.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,  Zona Cagar Budaya,  Zona Penyangga Kolam Segaran

      Utilization of cultural heritage zones that change the function space of cultural heritage sites must be preceded by a study and get permission from the authorized official according level, this provision is regulated in Article 81 of  law number 11 of 2010 concerning cultural heritage. In the case of backfilling the segaran pool buffer zone, development plans in the zone have not yet received a permit from the cultural preservation center. In addition to the use o cultural heritage spaces that are not in accordance with procedures increases the possibility of cultural heritage damage regarding the presence or absense o cultural heritage findings in the zone, also related to the principle of enviromental sustainability around the site of cultural heritage.

     This study aims to analyze the forms of legal protection conducted by the east java cultural heritage preservation hall towards the cultural heritage zone and show the barriers experienced in carrying out protection. This research uses empirical judical law research. As for the data collection techniques used in the form of informants in the preservation of cultural heritage and youth, sports, culture, and tourism service in mojokerto district and documents to check the truth. The data analysis technique used in the descriptive qualitative.

     The results of the study showed that the East Java Preservation Preservation Hall adopted a form of preventive and repressive legal protection for the use of the cultural preservation zone. The form of preventive legal protection consists of zoning and licensing while the form of repressive legal protection is the imposition of sanctions. In this case the Center for Conservation of Nature took action by stopping the project as sanctions because the activity did not go through licensing procedures and prior studies. The obstacles experienced by the Preservation of Cultural Heritage Center have 2 factors, namely legal factors where the zoning regulations for Trowulan National Heritage Area have not yet been ratified, and community factors where most of the core zones and buffer of cultural heritage are owned individually so that there are often differences in interests between landowners to use commercial land with BPCB in the context of preservation of cultural heritage. Because the Mojokerto Regency Government, the Center for Preservation of Cultural Heritage and the community must work together to protect and obey the rules for the sake of the preservation of existing cultural heritage.

Keywords : Legal Protection,  Culture Heritage Zone, Zone Supporting Segaran Site.