PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT ROTOREJO DENGAN PETANI KELUD MAKMUR DI LAHAN EKS PERKEBUNAN KRUWUK

(Studi Kasus di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar)

     Salah satu konflik lahan perkebunan yang masih bermasalah dan belum memiliki titik temu atas kriminalisasi konflik agraria adalah Perkebunan Rotorejo Kruwuk, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan Paguyuban Petani Kelud Makmur. Konflik ini terjadi karena keinginan pihak-pihak dalam menggarap lahan yang telah habis masa berlaku Hak Guna Usaha milik Perkebunan. Adanya keinginan pihak lain salah satunya PPKM yang ingin menggarap sebagian lahannya. Konflik terjadi juga karena penyewaan sebagian tanahnya kepada pihak lain yang membuat Petani memiliki kecemburuan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang saling berkaitan dengan permasalahan penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian hukum dalam konflik agraria ini, salah satunya upaya mediasi. Pertemuan yang dilakukan beberapa instansi seperti Kepala Desa, BPN Kabupaten Blitar, Pihak Perusahaan, Kakanwil, Camat, Ketua KPA, Tim GTRA, Kades Gadungan, Kementerian ATR/BPN, Polres Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar di Tahun 2022 dan 2023 cukup menghasilkan kemudahan dalam mendapatkan redistribusi karena status lahan ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Meskipun adanya redistribusi tanah, petani masih memiliki hambatan dalam melakukannya, antara lain : (1) belum adanya kejelasan dari instansi yang berwenang mengenai akta legalitas; (2) letak penguasaan yang diajukan tidak sesuai keinginan PPKM; (3) adanya penyewaan tanah kepada pihak lain; (4) adanya bentrokan informasi dan komunikasi tentang perpanjangan HGU; dan (5) batas antara tanah warga dengan tanah HGU belum jelas.

Kata Kunci : Penyelesaian Hukum, Konflik Agraria, Perusahaan, Petani, Reforma Agraria

     One of the plantation land conflicts that is still problematic and does not have a common ground on the criminalization of agrarian conflicts is the Rotorejo Kruwuk Plantation, Gadungan Village, Gandusari District, Blitar Regency with the Kelud Makmur Farmers Association. This conflict occurred because of the desire of the parties to cultivate land that has expired the Plantation's Right to Use. There is a desire from other parties, one of which is PPKM who wants to work on part of the land. Conflicts also occur because of the lease of part of their land to other parties which makes farmers have social jealousy. This study uses empirical law research methods. The research aims to find facts that are interrelated with the author's problems. The results of the study show that efforts to resolve the law in this agrarian conflict, one of which is mediation efforts. The meetings held by several agencies such as the Village Head, BPN Blitar Regency, the Company, the Regional Head, the Sub-District, the Chairman of KPA, the GTRA Team, the Gadungan Head of Village, the Ministry of ATR/BPN, the Blitar City Police and the Blitar City Government in 2022 and 2023 are quite easy to get redistribution because the status of the land is determined to be a Priority Location for Agrarian Reform. Despite the redistribution of land, farmers still have obstacles in doing so, including: (1) there is no clarity from the authorized agency regarding the legality deed; (2) the location of the proposed control is not in accordance with the wishes of PPKM; (3) there is a lease of land to other parties; (4) there is a clash of information and communication about the extension of the HGU; and (5) the boundary between residents' land and HGU land is not clear.

Keywords : Legal Settlement, Agrarian Conflict, Company, Farmer, Agrarian Reform