ABSTRAK

PROSES KOMUNIKASI OMBUDSMAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS PECAH KK DI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR (Studi Kasus Pada Pecah KK Bapak Anam)

Nama                                    : Nindy Hunarliesa Kurnia Wijaya

NIM                                       : 16040263029

Program Studi                    : DIII Administrasi Negara

Jurusan                                 : Administrasi Publik

Fakultas                               : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Nama Lembaga                 : Universitas Negeri Surabaya

Pembimbing                       : Gading Gamaputra, S.AP., MPA.

Komunikasi adalah aktivitas pokok setiap manusia, manusia dapat saling berhubungan ketika melakukan komunikasi antara manusia satu dengan manusia lain. Komunikasi juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh setiap manusia. Seperti masalah yang terjadi di salah satu instansi yaitu di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada saat menyelesaikan kasus dari pelapor salah satunya yaitu kasus pecah KK. Pelapor yang mengalami keluhan terkait sulitnya memenuhi syarat pecah kartu keluarga (KK). Hal ini terjadi karena kantor kelurahan tersebut tidak melakukan pelayanan dan tidak mau memproses keinginan dari pelapor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi Ombudsman dalam menyelesaikan kasus pecah KK di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur (Studi Kasus Pada Pecah KK Bapak Anam).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah (1) Penerimaan laporan pengaduan masyarakat (input) di Ombudsman terdapat dua tahap yaitu: Registrasi dan Seleksi laporan/pengaduan untuk kasus pecah kk Bapak Anam. (2) Proses pemeriksaan laporan pengaduan, di tahap ini Bapak Anam dapat berkoordinasi dengan tim pemeriksa untuk mengetahui perkembangan proses tindak lanjut laporannya. Adapun macam-macam proses pemeriksaan di Ombudsman adalah sebagai berikut: tahap klarifikasi tertulis yang dilakukan oleh Ombudsman kepada pihak terlapor (kantor kelurahan) dengan cara mengirimkan surat klarifikasi dan tahap investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman kepada Bapak Anam, Mantan istri Bapak Anam, Kelurahan dengan cara pemanggilan. Setelah tahap klarifikasi tertulis dan tahap investigasi selesai maka Ombudsman menerbitkan LHPD (laporan hasil pemeriksaan dokumen) untuk kasus pecah kk Bapak Anam. (3) Hasil pemeriksaan laporan pengaduan (output), Setelah proses pemeriksaan laporan pengaduan selesai dan Ombudsman telah menerbitkan LHPD maka Ombudsman akan mengeluarkan putusan berupa rekomendasi ataupun saran terhadap Bapak Anam maupun Kantor Kelurahan yang dilaporkan oleh Bapak Anam, selanjutnya dari hasil pemeriksaan laporan ini akan diterbitkan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan). LAHP tersebut ditujukan kepada Bapak Anam dan kepada Lurah. (4) Monitoring dari laporan hasil pemeriksaan, Ombudsman melakukan monitoring setelah mengeluarkan hasil berupa rekomendasi, kesepakatan, kemudian hasilnya di pantau selama 60 hari, jika laporan tersebut sudah dilaksanakan maka laporan tersebut dianggap selesai. Cara melakukan monitoring untuk kasus pecah KK Bapak Anam ini dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur ke pihak terlapor (kantor kelurahan) Surabaya melalui media sosial yaitu WhatsApp. Setelah dilakukan koordinasi dan monitoring oleh pihak Ombudsman Jatim terkait laporan aduan yang telah disampaikan oleh masyarakat, maka laporan dapat dinyatakan selesai oleh Ombudsman pada masing-masing tahapan berdasarkan hasil pemeriksaan maupun informasi pelapor dan Ombudsman mengeluarkan Berita Acara bahwa kasus pecah kk Bapak Anamini telah ditindaklanjuti dan telah selesai.

Saran yang dapat diberikan untuk Ombudsman Republik Indonesia yaitu (1) lebih ditingkatkan lagi cara penyampaian informasi pada tahap registrasi di proses penerimaan laporan pengaduan agar masyarakat dapat memahami apa saja persyaratan yang harus dipenuhi pada saat registrasi. (2) lebih ditingkatkan lagi dan dipercepat lagi pada saat proses pemeriksaan laporan pengaduan, agar masyarakat tidak menunggu hasil tindaklanjut nya terlalu lama. (3) lebih ditingkatkan lagi pada saat menginformasikan hasil pemeriksaan laporan pengaduan kepada masyarakat. (4) lebih ditingkatkan kinerja pengawasan terhadap instansi pelayanan publik agar mampu melayani masyarakat dan memberikan pelayanan seutuhnya.

Kata Kunci : Proses Komunikasi, Pecah KK, Ombudsman

ABSTRAK

COMMUNICATION PROCESS OF OMBUDSMAN IN COMPLETING THE CASE OF BROKEN KK IN THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA EAST JAVA REPRESENTATIVE (Study case on Broken KK Mr. Anam's)

Name                                    : Nindy Hunarliesa Kurnia Wijaya

NIM                                       : 16040263029

Study program                   : DIII State Administration

Major                                     : Public Administration

Faculty                                  : Faculty of Social Sciences and Law

Name of Institution          : State University of Surabaya

Supervisor                           : Gading Gamaputra, S.AP., MPA.

Communication is the main activity of every human being, human beings can be interconnected to compile with one another to communicate with other humans. Communication that can solve problems that are solved by every human being. Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of East Java at the time of resolving a case from the complainant, one of which was a damaged case. Reporting parties who demand approval find it difficult to meet the requirements of a family card (KK). This happens because the kelurahan office does not provide services and does not want to be processed by the whistleblower's wishes. The purpose of this study was to study the communication process of the Ombudsman in resolving the KK case in the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of East Java (Study case on Mr. Anam's Rupture).

The research used in this final research is descriptive qualitative research. data mining techniques used are observation, interview and documentation. The data analysis technique uses four stages, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing / verification.

The results of this study are (1) Acceptance of reports on public complaints (input) in the Ombudsman there are two stages, namely: Registration and selection of reports / complaints for the case of Mr. Anam. (2) The process of examining complaints reports, at this stage Mr. Anam can coordinate with the inspection team to find out the progress of the report follow-up process. The types of examination process at the Ombudsman are as follows: the stage of written clarification carried out by the Ombudsman to the reported party (village office) by sending a clarification letter and the investigation stage carried out by the Ombudsman to Mr. Anam, Former wife of Mr. Anam, Kelurahan by way of the calling. After the written clarification phase and investigation phase are completed, the Ombudsman issues the LHPD (document inspection report) for the case of Mr. Anam. (3) Results of examination of complaints reports (output), After the inspection process of complaints reports is completed and the Ombudsman has issued LHPD, the Ombudsman will issue a decision in the form of recommendations or suggestions to Mr. Anam or the Kelurahan Office reported by Mr. Anam, then the results of the examination of this report will be LAHP (Final Audit Reports) is issued. The LAHP is addressed to Mr Anam and to the Lurah. (4) Monitoring of the examination results report, the Ombudsman conducts monitoring after issuing the results in the form of recommendations, agreements, then the results are monitored for 60 days, if the report has been implemented then the report is considered complete. How to monitor for cases of broken KK Mr. Anam was conducted by the Indonesian Ombudsman Representative of East Java to the reported party (kelurahan office) of Surabaya through social media, WhatsApp. After coordination and monitoring by the East Java Ombudsman related to the complaint report submitted by the public, the report can be declared completed by the Ombudsman at each stage based on the results of the examination as well as the reporter's information and the Ombudsman issues a Minutes that the case broke to Mr. Anamini has been followed up and have been completed.

Suggestions that can be given to the Ombudsman of the Republic of Indonesia, namely (1) how to deliver information at the registration stage in the process of receiving complaints reports so that the public can understand the requirements that must be met at the time of registration. (2) it is further enhanced and accelerated during the process of examining complaints reports, so that the public does not wait for the results of the follow up for too long. (3) it is further improved when informing the results of the inspection of complaints reports to the public. (4) the performance of supervision of public service agencies should be improved to be able to serve the community and provide full services.

Keywords: Communication Process, Broken KK, Ombudsman