Analisis Yuridis Terkait Perundingan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja

Juridical Analysis Related to Negotiations in Termination of Employment

Perundingan adalah proses yang wajib ditempuh para pihak pada saat Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari. Ketentuan tersebut terdapat pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal yang berbeda diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan kerja maka mengupayakan menghindari Pemutusan Hubungan Kerja. Jika gagal menghindari pengusaha hanya memiliki kewajiban memberitahukan kepada pekerja alasan Pemutusan Hubungan Kerja. Tujuan penelitian untuk memahami pengaturan mengenai Langkah perundingan saat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan mengetahui pengaturan yang ideal mengenai langkah perundingan saat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan – undangan dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 151 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha wajib meminta persetujuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja melalui perundingan, apabila perundingan tersebut gagal karena pekerja tidak memberikan persetujuan maka terjadi perselisihan yang dapat diselesaikan di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 39 PP Nomor 35 tahun 2021 dimana pengusaha hanya berkewajiban memberitahukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja melalui surat pemberitahuan secara sah. Pekerja yang telah menerima surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja mempunyai hak atas pernyataan menolak disertai alasan dengan waktu paling lama 7 hari kerja. Hal tersebut berarti para pihak wajib melaksanakan perundingan. Apabila perundingan tersebut tidak memperoleh kesepakatan bersama karena pekerja menolak menyetujui maka terjadi perselisihan yang dapat diselesaikan di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tahapan perundingan yang ideal adalah ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang terdapat pada UU Nomor 13 Tahun 2003. Jadi Lembaga Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review pada UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja supaya memberlakukan UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi langkah dalam Pemutusan Hubungan Kerja.

Negotiation is a process that must be taken by the parties to negotiate in order to avoid termination of employment. This provision is contained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Different things are regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation where the entrepreneur who will terminate the employment relationship immediately terminates the employment relationship and the entrepreneur only has the obligation to notify the worker of the reason for the termination of employment. The purpose of this research is to understand the arrangements regarding the negotiation steps when carrying out the Termination of Employment and to find out the ideal arrangements regarding the negotiation steps when carrying out the Termination of Employment. This research is a normative legal research. The approach used is a statutory and historical approach. The results show that in Article 151 of Law Number 13 of 2003, employers ask for approval for Termination of Employment from workers through negotiations, if the negotiations do not result in an agreement because the workers do not give consent, a dispute will occur which can be resolved at the industrial relations dispute settlement institution. This provision is different from Article 39 of PP Number 35 of 2021 where employers are obliged to notify workers of Termination of Employment by means of a valid notification letter. Workers who have received notice of termination of employment have the right to a statement of refusal accompanied by reasons for a maximum of 7 working days. This means that the parties must carry out negotiations. If the negotiation does not obtain a collective agreement because the worker refuses to agree, a dispute will occur which can be resolved at the industrial relations dispute settlement institution. The ideal negotiation stage is the provision regarding Termination of Employment contained in Law Number 13 of 2003. So the Constitutional Court Institution conducts a judicial review of Law Number 11 of 2020 concerning Termination of Employment in order to enact Law Number 13 of 2003 as a step in Termination of Employment.