PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENIPUAN ONLINE DI DIREKTORAT RESERSE  SIBER POLDA JAWA TIMUR (STUDI KASUS PT. MAHAN INDAH GLOBAL)

LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE FRAUD CASES IN THE CYBER RESEARCH DIRECTORATE OF THE EAST JAVA REGIONAL POLICE (CASE STUDY OF PT. MAHAN INDAH GLOBAL)

Kejahatan siber merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana dalam melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan siber yakni penipuan online. Penipuan online menyebabkan kerugian yang cukup besar. Kasus penipuan online ini perlu penegakan hukum yang optimal karena merupakan kejahatan siber yaitu kejahatan lintas batas. Penegakan hukum tersebut sebagai bentuk perwujudan dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana proses penegakan hukum terhadap kasus penipuan online di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur, dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus penipuan online di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yakni terdiri dari data primer yang berasal dari hasil wawancara, data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penegakan hukum perkara penipuan online di Dirresiber Polda Jawa Timur terdiri dari tahap pengaduan, tahap penyelidikan, dan tahap penyidikan. Pengaduan yang sebagian dari proses penyelidikan ada yang tidak memenuhi unsur pasal penipuan online sehingga tidak bisa dilanjutkan tahap penyelidikan lebih lanjut. Hambatan yang dialami oleh Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus penipuan online menggunakan teori Soerjono Soekanto yang terdiri dari faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 

Cybercrime is a crime that occurs in cyberspace and utilizes computer technology as a means of committing the crime. One example of cybercrime is online fraud. Online fraud causes significant losses. This type of online fraud requires optimal law enforcement because it is a cross-border crime. Law enforcement is a manifestation of justice, legal certainty, and expediency. The research questions are: how is the law enforcement process for online fraud cases at the East Java Regional Police Cyber Investigation Directorate, And what are the inhibiting factors in law enforcement in online fraud cases at the East Java Regional Police Cyber Investigation Directorate.

This research uses an empirical legal method and a qualitative approach. The data used consists of primary data derived from interviews, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results show that law enforcement in online fraud cases at the East Java Regional Police Cyber Investigation Directorate consists of the complaint, investigation, and inquiry stages. Some complaints, including those resulting from the investigation process, do not meet the requirements for online fraud, and therefore cannot proceed to further investigation. Obstacles encountered by the East Java Regional Police Cyber Investigation Directorate in handling online fraud cases using Soerjono Soekanto's theory, which consists of legal or statutory factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors.