Kendaraan sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan umum seperti ojek konvensional dan ojek online sebenarnya merupakan kendaraan angkutan umum yang belum memiliki payung hukum karena alasan keselamatan dan keamanan, dikatakan angkutan umum karena dipungut bayaran salah satu syaratnya. Didasarkan pada latarbelakang bahwa kendaraan roda dua yang dijadikan angkutan umum sama sekali tidak pernah diatur dalam perundang-undangan manapun, bahkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur sepeda motor sebagai angkutan perseorangan dan angkutan barang. Alasan teknis sepeda motor serta keamanan juga merupakan alasan utama sepeda motor harus dipertimbangkan lagi untuk menjadi Angkutan Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi kendaraan sepeda motor dijadikan sebagai angkutan orang tidak dalam trayek, dan untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang didapat oleh penumpang kendaraan sepeda motor sebagai angkutan orang.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan tiga metode penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul diolah sehingga bahan hukum tersusun secara runtut agar mudah dianalisis secara preskripsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak memperoleh keselamatan dan keamanan saat menggunakan jasa angkutan sewa seperti ojek konvensional atau ojek online merupakan hak setiap orang khususnya Warga Negara Indonesia. Hal ini tertuang di dalam pasal 16 ayat (2) Permenhub No PM 12 Tahun 2019,serta Pasal 16 ayat(3) tentang perlindungan sebagaimana dimaksud untuk pengemudi kendaraan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berupakepastianmendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagarkerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas jelas telah mengatur tentang perlindungan keselamatan pengguna kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Motorcycle vehicles that are used as public transportation such as conventional motorcycle taxis and online motorcycle taxis are actually public transportation vehicles that do not yet have a regulation for safety and security reasons, said public transportation because of being charged one of the conditions. Based on the background that two-wheeled vehicles used as public transportation have never been regulated in any legislation, even in Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation only regulates motorbikes as private transportation and transportation of goods. The technical reasons for motorbikes and safety are also the main reasons motorbikes must be considered to be. The purpose of this study is to find out what lies behind motorbike vehicles being used as transportation of people not on the route, and to find out what legal protections are obtained by motorbike passengers as people transportation. So in Permenhub No PM 12 in 2019 the government poured on safety and everything related to the security of using motorbikes is explained, namely about the safety of motorcycle users who are used for the benefit of the society.
This research is used normative juridical research. The method in this study uses the approach of three research methods, namely the statute approach and the conceptual approach. Legal materials are obtained through library studies related to research. Data that has been collected is processed so that legal material is arranged in a coherent manner so that it is easily analyzed by prescription.
The results of the study indicate that the right to obtain safety and security when using rental transportation services such as conventional ojek or ojek online is the right of every person, especially Indonesian citizens. This is stated in article 16 paragraph (2) Minister of Transportation Regulation No PM 12 of 2019, and Article 16 paragraph (3) concerning protection as intended for motorcycle vehicle drivers for the benefit of the society carried out with applications in the form of certainty of employment and guarantee social health in accordance with the provisions of the legislation. Based on the results of the research and discussion above, it has clearly been regulated about the protection of the safety of users of motorcycle vehicles that are used for the benefit of the society.