Dalam menangani perkara anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam sistem peradilan pidana. Namun pada faktanya, upaya diversi masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut menyebabkan upaya diversi belum berjalan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar dan upaya apa yang dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar disebabkan karena faktor substansi hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, dan dari faktor masyarakat. Dan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan diversi tersebut, hakim belum mengupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diversi, sehingga jika diversi gagal dilaksanakan maka perkara anak dilanjutkan ke dalam proses persidangan.

Kata Kunci: Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Diversi, Pengadilan Negeri Blitar 

In handling child cases, it has been specifically regulated in Law Number 11 Year 2012 Regarding the Criminal Justice System for Children. Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System has introduced the concept of divergence and restorative justice aimed at providing protection to perpetrators of crime, victims and society as a form of resolution. Implementation of diversion is motivated to avoid negative effects on the soul and development of children in the criminal justice system. But in fact, diversionary efforts still have many obstacles in their implementation. These obstacles cause diversion efforts have not been effective.

This study aims to analyze the factors that inhibit diversion for children who are in conflict with the law in the Blitar District Court and what efforts are made by judges in overcoming obstacles to the implementation of the diversion. This research is a sociological juridical research. The source of the data used is the result of interviews with informants relating to the problem being studied, as well as data obtained from other library materials using qualitative analysis methods. 

The results of this study indicate that the diversion inhibiting factor for children in conflict with the law in the Blitar District Court is due to its legal substance, law enforcement factors, facility and facility factors, and from community factors. And to overcome the obstacles in implementing the diversion, the judge has not tried to overcome the obstacles in the implementation of the diversion, so if the conversion failed to take effect then the matter of the child proceeded to trial. 

Keywords: Children in Conflict with Law, Diversion, Blitar District Court