JURIDICIAL STUDY OF SETTLEMENTS FLOATING HOUSES ON COASTAL WATER TERRITORIAL IN INDONESIA
Rumah sebagai penunjang mata pencaharian masyarakat di wilayah perairan dan tempat untuk pengembangan kehidupan sangat diperlukan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut, sehingga masyarakat pada wilayah ini mendirikan rumah terapung diatas air. Peraturan mengenai rumah terapung seharusnya dapat diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman, karena rumah terapung sudah ada sejak dulu. Namun, mengenai keberadaan permukiman rumah terapung hanya diatur dalam Peraturan Menteri. Terdapat ketidakjelasan norma dalam peraturan mengenai status hukum permukiman pada wilayah pesisir dan hak atas tanah yang dapat diberikan untuk rumah terapung, karena konstruksinya dibangun diatas air bukan diatas tanah atau daratan seperti rumah pada umumnya.
Tujuan penelitian ini ialah (1) menganalisis status hukum permukiman rumah terapung pada wilayah perairan pesisir dan (2) menganalisis status kepemilikan hak atas tanah untuk rumah terapung yang dibangun diatas air. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa permukiman rumah terapung di wilayah perairan pesisir merupakan permukiman yang legal dalam arti diperbolehkan berdasarkan Permen KP Nomor 23/Permen-KP/2016. Karena Zona Kawasan Pemanfaatan Umum pada wilayah pesisir salah satu peruntukannya adalah untuk permukiman nelayan dan permukiman non nelayan. Pemerintah dapat menetapkan wilayah pesisir sebagai daerah terlarang untuk permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, namun fungsi lain dari pendirian bangunan rumah terapung adalah untuk mitigasi bencana. Pengertian permukaan bumi dalam UUPA adalah tanah yang meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan juga permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk yang dimaksud adalah air laut. Sehingga, wilayah pesisir dapat diberikan hak atas tanah. Mengenai status hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 adalah sesuai dengan Pasal 16 UUPA. Hak yang sesuai untuk diberikan adalah Hak Pakai, karena hak tersebut dapat berasal dari tanah negara. Hak tersebut selain digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan juga untuk memungut hasil, seperti yang dilakukan masyarakat permukiman rumah terapung di wilayah pesisir yang memanfaatkan sumberdaya perairan di wilayah tersebut. Kedepannya diperlukan pembentukan peraturan terkait Penataan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di wilayah perairan pesisir dan diperlukan revisi peraturan agar memperjelas jenis status kepemilikan hak atas yang dapat diberikan untuk permukiman rumah terapung. Agar masyarakat pemilik rumah terapung mendapatkan kepastian hukum dengan mendaftarkan rumahnya pada Badan Pertanahan Nasional sehingga dapat diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.
Kata Kunci : Permukiman, Rumah Terapung, Perairan Pesisir.
Houses as supporting the livelihoods of people in the territorial waters and places for the development of life are very much needed by the people who live in the territorial waters, so the people of the region built floating houses. Regulations on floating houses should be accommodated by Law Number 1 of 2011 on Housing and Residential Areas, because the floating house has been around for a long time. However, the existence of floating housing settlements is only regulated in a Ministerial Regulation. There is an unclear arrangement in the regulations regarding the legal status of settlements in coastal areas and the right of land to be granted for floating houses, because the construction is built on water not on land or land like a house in general.
The purpose of this study is (1) to analyze the legal status of floating residential settlements in coastal waters and (2) to analyze the ownership status of land rights for floating houses built on water. This research is a normative juridical legal research using the statutory approach and conceptual approach. The legal material of this research consists of primary and secondary legal materials.
The results of the study explained that settlements of floating houses in the coastal waters are legal settlements in the sense of being permissible on the basis of Ministerial Regulations of Marine Number 23/Permen-KP/2016. Because the Zone of Public Utilization in coastal areas one of the designation is for fishermen settlements and non-fishermen settlements. The government can designate coastal areas as restricted areas for settlements based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, but another function of building floating houses is for disaster mitigation. The meaning of the earth's surface in Law Number 5 of 1960 on the Basic Rules of the Agrarian Tree is that of land which includes the land surface inland as well as the surface of the earth beneath the water, including what is meant as sea water. So, coastal areas can be given land rights. Concerning the status of land rights that can be granted based on Ministerial Regulations of Agrarian Number 17 of 2016 is in accordance with Article 16 Law Number 5 of 1960 on the Basic Rules of the Agrarian Tree. The right to be granted is the Right to Use, because the right can come from state land. This right is not only used for the purpose of constructing buildings but also for collecting results, as is done by the community of floating housing settlements in the coastal area that utilizes water resources in the area.
In the future, it is necessary to establish regulations relating to Land Arrangement, Ownership, Use and Utilization in coastal waters and revision of regulations is needed to clarify the type of ownership status of ownership rights that can be granted for floating housing settlements. So that the floating homeowner community gets legal certainty by registering their home with the National Land Agency so that certificates can be issued as proof of their rights.
Keyword : Settlement, Floating Houses, Coastal Waters.