TINJAUAN YURIDIS OBJEK PADA PERJANJIAN PENDAHULUAN (PPJB) APARTEMEN YANG DITAWARKAN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING

JURIDICAL REVIEW OF OBJECTS IN THE PRELIMINARY AGREEMENT ON THE SALE AND PURCHASE (PPJB) APARTMENTS OFFERED WITH A PRE PROJECT SELLING SYSTEM

Kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat setiap tahunnya mengakibatkan pembangunan rumah susun komersial hunian berupa apartemen berkembang pesat. Pengembang biasanya memasarkan apartemen dengan sistem Pre Project Selling yaitu pemasaran sebelum adanya bentuk fisik bangunan. Pre Project Selling nantinya akan diikat oleh Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) sebagai pengaman transaksi jual beli antara para pihak. Dalam pembuatan PPJB, pengembang harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Dalam hal pemasaran objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari, pengembang harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini ingin menganalisis apakah PPJB dengan objek yang akan ada dikemudian hari merupakan perjanjian yang sah beserta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemilihan bahan hukum dilakukan dengan memilah bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan perskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 42 ayat (2) dan 43 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun dan akibat hukum yang terjadi apabila terjadi wanprestasi, dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan.

Kata Kunci: Apartemen, PPJB, Pre Project Selling.

The need for housing that continues to increase every year resulted in the construction of residential commercial flats in the form of apartments growing rapidly. Developers usually market apartments with a Pre Project Selling system that is marketing before the physical form of the building. Pre Project Selling will be bound by the Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB) as a safeguard for trade transactions between the parties.  In the manufacture of PPJB, developers must meet the requirements listed in Article 43 paragraph (2) of Law No. 20 of 2011 concerning Flats. In the event that the marketing object of the new agreement will exist at a later date, the developer must meet the requirements listed in Article 42 paragraph (2) of Law No. 20 of 2011 on Flats. This study wants to analyze whether PPJB with objects that will exist in the future is a valid agreement and its legal consequences. This research uses a type of normative juridical research with a statutory approach and a concept approach. The legal materials used are primary law and secondary legal material. The selection of legal materials is done by sorting legal materials in accordance with research issues and analyzed using prescriptive. The results of the research show that PPJB is a valid agreement if it has qualified in Article 1320 of the Civil Code and Article 42 paragraphs (2) and 43 paragraphs (2) of the Flats Law and the legal consequences that occur in the event of a default, may be requested cancellation to the Court.

Keywords: Apartment, PPJB, Pre Project Selling.