Sengketa yang terjadi antara Ho Kiarto melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 PK/TUN/2020 merupakan bukti terjadinya sengketa penerbitan sertifikat pengganti atas tanah yang sudah diperjual belikan. Sengketa ini diawali dengan H Moch Goefron Masyhuri yang telah menjual tanah atas kedua objek sengketa kepada Ho Kiarto sehingga ia adalah pemegang secara fisik dan/atau de facto keberadaan SHM Nomor 264/Kel. Tambaklangon dan SHM Nomor 444/Kel. Tambaklangon atas nama H. Moch Goefron Masyhuri, namun Badrus Sholeh (Tergugat II Intervensi) selaku ahli waris dari H. Moch Goefron Masyhuri telah melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I atas hilangnya kedua objek sengketa tersebut, dan atas laporan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan SHM Nomor 445/Kel. Tambak Sarioso atas Pengganti SHM Nomor 264/Kel. Tambaklangon dan SHM Nomor 690/Kel. Tambak Sarioso atas pengganti SHM Nomor 444/Kel. Tambaklangon atas nama H. Moch Goefron Masyhuri sehingga dalam hal ini penerbitan sertifikat pengganti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I telah bertentangan dengan Perundang-Undangan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 serta tidak menerapkan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) utamanya yaitu Asas Kecermatan dalam penerbitannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yang perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini Penulis setuju dengan pertimbangan hakim yang menginginkan perkara a quo ini untuk dinilai secara kompetensi hukum perdata terlebih dahulu karena terdapat perbuatan-perbuatan perdata yang cukup mendalam
Kata Kunci : sertifikat pengganti, kepemilikan hak
The dispute was occurred between Ho Kiarto and the Head of the Surabaya City Land Office I in the Supreme Court Decision Number 113 PK/TUN/2020 is evidence of a dispute over the issuance of a replacement certificate for land that has been traded. This dispute began with Moch Goefron who had sold the land of the two objects of dispute to Ho Kiarto so that he was the physical and/or de facto holder of the existence of SHM No. 264/Kel. Tambaklangon and SHM No. 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron, but Badrus Sholeh (Defendant II Intervention) as the heir of Moch Goefron has reported to the Head of Surabaya City Land Office I for the loss of the two objects of dispute, and on this report the Head of Surabaya City Land Office I issued SHM Number 445/Kel. Tambak Sarioso on Replacement of SHM Number 264/Kel. Tambaklangon and SHM Number 690 / Kel. Tambak Sarioso for the replacement of SHM Number 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron so that in this case the issuance of a replacement certificate by the Head of the Surabaya City Land Office I has contravened to the Legislations chapter 56 paragraph (1) of Government Regulation No. 24/1997 and does not apply the principles of the General Principles of Good Government. The results of this study is the author agrees with the consideration of the judge who wants this a quo case to be assessed in the competence of civil law first.
Keywords : replacement certificates, ownership rights