Tinjauan Hukum Penegakan Pasal 351 KUHP Pada Penganiayaan Suporter Terhadap Wasit Dalam Pertandingan Sepak Bola

Review of Legal Enforcement of Article 351 of the KUHP on Persecution of a Football Fans Against Referee

Saat pertandingan berlangsung suporter sering kali sulit mengendalikan emosinya sehingga  terjadi  tindakan  kekerasan  antar suporter dan tidak sedikit pula mencederai pihak lain, bahkan melakukan perusakan  fasilitas  umum yang mengarah pada tindakan anarkis. Contohnya kerusuhan antar suporter, perkelahian antar official tim, perbuatan kasar terhadap wasit (pemukulan, penendangan dan lain sebagainya). Faktor yang mempengaruhi perilaku suporter sepak bola salah satunya adalah kepemimpinan  wasit,  wasit  dalam  memimpin  pertandingan  sering disorot sebagai  pemicu perilaku suporter menjadi  agresif yang  dapat  merugikan  banyak  kalangan. Wasit seringkali  kurang  tegas  dan  ragu dalam  mengambil  keputusan,  inilah  yang  menyebabkan  suporter  kesebelasan  merasa  kesal  dan kurang  puas terhadap  keputusan  wasit  yang  kurang tegas. Sehingga terjadilah suatu penganiayaan supporter kepada wasit dalam pertandingan sepak bola. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penganiayaan yang dilakukan suporter terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 351 KUHP, dan untuk mengetahui apakah pasal 351 KUHP dapat diterapkan pada penganiayaan suporter terhadap wasit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan logika deduktif sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan. Penganiayaan yang dilakukan suporter terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 351 KUHP, karena termasuk bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang mengakibatkan rasa sakit, luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas pertimbangan tersebut menjadi unsur yang memenuhi rumusan delik sehingga dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku

Kata Kunci: Sepak bola, Penganiayaan, Pertimbangan Hukum

When a match takes place, supporters often find it difficult to control their emotions, resulting in violent acts between supporters and not a few injuring other parties, even destroying public facilities which leads to anarchic actions. For example, riots between supporters, fights between team officials, abusive actions against referees (beating, kicking and so on). One of the factors that influence the behavior of football supporters is the leadership of the referee, the referee in leading the match is often highlighted as a trigger for the behavior of supporters to become aggressive which can harm many people. Referees are often less firm and hesitant in making decisions, this is what causes team supporters to feel annoyed and dissatisfied with the referee's decisions that are less firm. So there was an abuse of supporters to the referee in a football match. The purpose of this study was to find out whether the mistreatment by supporters of referees in football matches was categorized as a violation of Article 351 of the Criminal Code, and to find out whether Article 351 of the Criminal Code can be applied to the persecution of supporters against referees. This research is a normative legal research using a statutory approach. The legal materials used are primary and secondary. The analysis technique uses deductive logic so that it is expected to produce a general conclusion on the problems and objectives. Persecution by supporters against referees in football matches can be categorized as a violation of Article 351 of the Criminal Code, because it is a form of crime against the human body that causes pain, such injuries to the body can cause death. Based on these considerations, it becomes an element that fulfills the formulation of the offense so that prosecutions can be carried out against perpetrators of criminal acts based on the applicable criminal provisions.