Problematika Pembuktian Turut Serta Perkara Korupsi yang Tidak Mengakibatkan Kerugian Materiil Dikaitkan dengan Skema Perdagangan Pengaruh

The Problems of Proofing The Participation for Non Materials Corruption Linked With Trading of Influence Schemes

Tindak pidana korupsi mengenal dua macam delik yaitu delik materiil dan delik formil, artinya seorang dapat dibuktikan melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang dapat dihitung atau tangible namun perlu pemeriksaan terkait pemeran lain dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan peran turut serta seseorang dalam rangkaian tindak pidana korupsi dapat dipertimbangkan meskipun tidak ada bukti materiil yang berada dalam kekuasaannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus  yang didasari oleh putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, jenis bahan hukum yang digunakan adalah  primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan  yang dianalisi dengan teknik deskriptif dan evaluatif. Berdasarkan metode tersebut ditemukan bahwa dalam literatur peraturan perundang-undangan, tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur  Skema Perdagangan Pengaruh yang diatur dalam Undang-Undang  No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption, berarti tindakan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang, dan sesuai unsur delik formil tindak pidana korupsi yang pada intinya menyatakan bahwa ketika unsur delik dalam tindak pidana korupsi telah terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

Kata Kunci: Pembuktian, Turut Serta, Tindak Pidana Korupsi.

The crime of corruption recognizes two kinds of offenses, namely material delict and formal delict, meaning that a person can be proven to have committed a criminal act of corruption not only because the consequences of his actions can be calculated or tangible, but it is necessary to examine other actors in the corruption crime case. The purpose of this research is to describe the role of a person's participation in a series of corruption crimes can be considered even though there is no material evidence of his power. This research is normative research using a statutory approach and a case approach based on high court decisions that have permanent legal force, the types of legal materials used are primary and secondary. The technique of collecting legal materials is a literature study that is analyzed with descriptive and evaluative techniques. Based on this method, it is found that in the literature of laws and regulations, the crime of corruption that fulfills the elements of the Influence Trading Scheme stipulated in Law No. 7 of 2006 concerning the Ratification of The United Nations Convention Against Corruption, means that the act is not committed by one person, and according to the formal offense elements of the crime of corruption, which in essence states that when the elements of the offense in the crime of corruption have been fulfilled, the act can be punished.

Keywords: Evidence, Participation of, Corruption Crime.