PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Sertipikat tanah elektronik merupakan dokumen elektronik yang dihasilakan dari pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik yang mulai dilaksanakan oleh kementerian pertanahan dalam upaya peningkatan layanan pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah terkait kepemilikan sertifikat tanah elektronik (STE) dalam mewujudkan kepastian hukum. Sertifikat tanah elektronik merupakan inovasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pertanahan. Namun, penerapan STE menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan data dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa STE memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat tanah analog, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Namun, masih terdapat kekurangan dalam regulasi khusus yang mengatur keamanan data STE. BPN telah menerapkan berbagai langkah keamanan seperti enkripsi data, tanda tangan elektronik, dan standar ISO 27001:2013, serta berencana mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan data. Meskipun demikian,diperlukan undang-undang khusus yang mengatur secara detail tentang STE dan perlindungan data untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa STE merupakan langkah positif dalam meningkatkan layanan pertanahan, namun perlu pengembangan lebih lanjut dalam aspek regulasi dan keamanan data untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak atas tanah.

Kata Kunci: Sertifikat Tanah Elektronik, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Keamanan Data, Blockchain. 

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION OF LANDOWNERS RIGHTS OVER THE OWNERSHIP OF ELECTRONIC LAND CERTIFICATES TO ACHIEVE LEGAL CERTAINTY

The electronic land certificate (STE) is an electronic document generated from the implementation of electronic land registration, initiated by the Ministry of Agrarian Affairs as part of efforts to improve land services. This study aims to analyze the legal protection for landowners regarding the ownership of electronic land certificates (STE) in ensuring legal certainty. The electronic land certificate is an innovation by the National Land Agency (BPN) to enhance efficiency and transparency in land administration. However, the implementation of STE has raised public concerns regarding data security and legal certainty.

This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that STE has the same legal force as analog land certificates, as regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulation No. 24 of 1997, and Ministerial Regulation ATR/BPN No. 3 of 2023. However, there are still deficiencies in specific regulations governing the security of STE data. BPN has implemented various security measures, such as data encryption, electronic signatures, and ISO 27001:2013 standards, and plans to adopt blockchain technology to enhance data security. Nevertheless, a specific law regulating STE and data protection in detail is needed to provide stronger legal certainty. This study concludes that STE is a positive step in improving land services, but further development is necessary in regulatory and data security aspects to ensure optimal legal protection for landowners.

Keyword: Electronic Land Certificate, Legal Protection, Legal Certainty, Data Security, Blockchain