Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Implementation Of Law Number 22 Of 2022 Concerning Correction Towards Prisoners' Rights To Obtain Education In Class I Madiun Correctional Institutions

Lapas merupakan tempat atau lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan bagi narapidana. Salah satunya melalui pemberian pendidikan dan pengajaran sebagai perwujudan dari hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pihak LAPAS Kelas I Madiun dalam memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan, serta mengetahui faktor kendala yang dihadapi oleh pihak LAPAS Kelas I Madiun dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan narapidana di LAPAS Kelas I Madiun dilaksanakan melalui program pendidikan kesetaraan Kejar Paket B, D1 Teologi, S1 Agribisnis, dan pendidikan keagamaan. Meskipun demikian, masih terdapat banyak narapidana yang belum mendapatkan akses pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan terakhirnya. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala, baik berasal dari narapidana sendiri maupun juga pihak LAPAS Kelas I Madiun. Adapun kendala yang muncul yaitu dari segi sarana dan prasarana, ketidakhadiran tenaga pengajar, serta kurangnya motivasi narapidana. 

Prisons are places or institutions that carry out the function of fostering prisoners. One of them is through the provision of education and teaching as a manifestation of the rights of prisoners as regulated in Article 9 of the Correctional Law. This study aims to examine the efforts of the Class I Madiun Prison in fulfilling the rights of prisoners to receive education, as well as to determine the constraints faced by the Class I Madiun Prison in implementing educational fostering programs. The research method uses empirical legal research with a sociological juridical approach. The results of this study can be concluded that the implementation of fulfilling the rights of prisoners to education in the Class I Madiun Prison is carried out through the Kejar Paket B, D1 Theology, S1 Agribusiness, and religious education equivalency education programs. However, there are still many prisoners who have not received access to education according to their last level of education. In addition, in its implementation, several obstacles are still encountered, both from the prisoners themselves and also from the Class I Madiun Prison. The obstacles that arise are in terms of facilities and infrastructure, the absence of teaching staff, and the lack of motivation of prisoners.