DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM PRESPEKTIF TRANSPLANTASI SISTEM HUKUM

DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT AS AN ALTERNATIVE TO SETTLEMENT OF CORRUPTION BY CORPORATIONS IN THE PRESPECTIVE OF TRANSPLANTATION OF THE LEGAL SYSTEM

Deferred Prosecution Agreement atau DPA merupakan upaya penundaan penuntutan yang dilakukan dengan melakukan perjanjian antara jaksa dan pihak korporasi yang melakukan kejahatan. Metode ini telah digunakan pada negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris dan Amerika. Upaya penyelesaian tersebut menarik perhatian kalangan para ahli hukum untuk di terapkan di Indonesia. Metode tersebut dianggap sangat menguntungkan karena lebih mudah dalam upaya optimalisasi pengembalian aset negara hasil korupsi. Sebagai tujuan utama dari adanya peraturan tentang tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Keberadaan DPA menjadi salah satu solusi atas permasalahan dalam proses penyelesaian korupsi. Namun, perbedaan sistem hukum menjadi kendala dalam penerapannya di Indonesia. Sehingga perlu pendekatan untuk bisa menentukan model yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia tanpa perlu menghilangkan ciri khas atau budaya yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah dengan transplantasi sistem hukum. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dan mengkaji peraturan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Data yang diperoleh  melalui pengumpulan bahan hukum berupa data primer, sekunder dan bahan non hukum. Transplantasi DPA melalui harmonisasi hukum dan penyelarasan hukum nasional, dengan pendekatan adopsi hukum common law sistem ke Civil Law sistem, kemudian diselaraskan dan diharmonisasikan dengan konsep negara hukum Pancasila ke dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transplantasi hukum metode DPA di Indonesia dapat dilakukan selain dilatarbelakangi keuntungan yang diperoleh tetapi juga adanya dukungan akan penerapannya di Indonesia. Sehingga, upaya penerapannya akan lebih mudah namun tetap memmerlukan penyesuaian dengan aturan yang ada.

Kata Kunci: Korupsi, Koporasi, DPA, Transplantasi Hukum.

Deferred Prosecution Agreement or DPA is an agreement made between the prosecutor and the corporation who committed the crime. This method has been used in countries that adhere to the common law legal system such as England and America. This method is considered very beneficial because it is easier to optimize the return of state assets resulting from corruption. The existence of DPA is one of the solutions in the corruption resolution process. However, the differences in the legal system become an obstacle in its application in Indonesia. So an approach is needed to be able to determine a model that is following existing laws in Indonesia without the need to eliminate existing characteristics or culture. The approach used is a legal system transplant. The research method is carried out with a normative juridical approach, namely by analyzing and reviewing the regulations that apply to a particular legal issue. Data obtained through the collection of legal materials in the form of primary, secondary, and non-legal materials. DPA transplantation through harmonization of laws and alignment of national law, in adopting a common law system approach to the Civil Law system, then aligning and harmonizing with the concept of the constitutional state of Pancasila into the national legal system. The results of the research conducted indicate that the legal transplantation of the DPA method in Indonesia can be carried out in addition to the background of the benefits obtained but also the support for its application in Indonesia. Thus, the implementation effort will be easier but still requires adjustments to existing regulations.

Keywords: Corruption, Coporation, DPA, Legal Transplant.