Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-alun Bojonegoro Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Resistance of Bojonegoro Square Street Merchants To Bojonegoro Regency Government's Relocation Policy
RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN BOJONEGORO TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Nama : FITRIA NUR HIDAYAH
NIM : 17040254017
Program Studi : S1 PPKn
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Prof. Dr. Warsono, M. S.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyikapi relokasi PKL serta motivasi dan tujuan dari para pedagang yang memilih untuk menentang aturan tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.
Tahapan analisis dalam analisis penelitian ini mengikuti metodologi Miles & Huberman (1992:16), dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan relokasi PKL saat ini yang diterapkan di Alun-alun Bojonegoro. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan himbauan dan sosialisasi, masih banyak pedagang kaki lima yang tetap beroperasi di lingkungan Alun-alun Bojonegoro dan melakukan aksi perlawanan, termasuk permainan kucing-kucingan dengan Satpol PP dan demonstrasi di luar gedung pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Alasan pedagang kaki lima melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini adalah karena sepinya pembeli di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan mereka kurang laku dan akhirnya membuat mereka nekat untuk kembali berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro. Pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa mereka mau direlokasi ke tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro asalkan tempat tersebut ramai pengunjung dan memiliki akses air bersih serta listrik yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendaknya segera merealisasikan program tempat baru untuk para Pedagang Kaki Lima yang memadai dan strategis dan paguyuban PKL Alun-alun Kabupaten Bojonegoro sebaiknya lebih sering melakukan koordinasi dengan anggota PKL dan pemerintah dalam mencari jalan tengah pada masalah ini.
Kata Kunci: relokasi, resistensi, pedagang .
RESISTANCE OF BOJONEGORO STREET MERCHANTS TO BOJONEGORO REGENCY GOVERNMENT'S RELOCATION POLICY
Name : FITRIA NUR HIDAYAH
Study Program : S1 PPKn
Faculty : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Name of Institution : Universitas Negeri Surabaya
Supervision : Prof. Dr. Warsono, M. S.
The purpose of this research is to find out the Bojonegoro Regency Government's policy in relocating street vendors and the reasons and objectives of street vendors to fight against the Bojonegoro Regency Government's policy regarding the relocation of street vendors. The location of the street vendors referred to in this study is street vendors in the Bojonegoro City Square area.
The method used in this research is descriptive qualitative with data collection methods in the form of interviews, observations and documentation. The analysis technique in this study uses the analysis technique of Miles & Huberman (1992:16) with the stages of analysis starting from collecting, reducing, presenting data and the last is drawing conclusions. The results of this study are as follows However, the relocation policy of street vendors carried out in the City Square of Bojonegoro has not been fully accepted and there are pros and cons about the existing relocation policy. Although the Bojonegoro Regency Government has given an appeal and socialization, there are still many street vendors who choose to continue selling in the Bojonegoro City Square area and carry out resistance, forms of resistance that are carried out such as playing cat and mouse with the Satpol PP to holding demonstrations at the Regency Government Building. Bojonegoro.
The reason for street vendors to fight against this policy is because there are no buyers in the places provided by the government and it makes their wares less salable and eventually makes them desperate to return to selling in the Bojonegoro City Square area. Street vendors said that they wanted to be relocated to a place provided by the Bojonegoro Regency Government as long as the place was crowded with visitors and had access to clean water and adequate electricity. To overcome this problem, the Bojonegoro Regency Government immediately implemented a new location program for adequate and strategic street vendors and the Bojonegoro Regency Alun-alun street vendors Association should coordinate more frequently with street vendors members and the government in finding a middle ground on this problem.
Keywords: relocation, resistance, vendors