Analisis Kekuatan Hukum Hasil Audit Inspektorat Dalam Penetapan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby)

Analysis of the Legal Force of Inspectorate Audit Results in Determining State Losses in Corruption Crimes (Study of Decision Number 61/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sby)

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan pembuktian yang kuat dan sah, salah satunya terkait dengan penetapan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, selain hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum juga kerap menggunakan hasil audit Inspektorat Daerah sebagai dasar untuk menetapkan adanya kerugian negara. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum hasil audit Inspektorat, khususnya dalam konteks pembuktian tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hasil audit Inspektorat Daerah memiliki kekuatan hukum dalam penetapan kerugian negara, serta bagaimana hasil tersebut diposisikan dalam kerangka pembuktian hukum pidana. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap teori-teori pembuktian seperti teori pembuktian hukum positif, negatif, dan due process of law, penelitian ini mengkaji validitas dan relevansi hasil audit Inspektorat sebagai alat bukti. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kedudukan auditor Inspektorat sebagai ahli, serta implikasi dari penggunaan hasil audit tersebut terhadap pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam putusan hakim. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum dalam kasus korupsi.

Kata kunci : Korupsi, Inspektorat Daerah, Keterangan Ahli, Pembuktian.

Handling corruption in Indonesia requires strong and valid evidence, one of which is related to determining state financial losses. In practice, in addition to the audit results from the Audit Board of Indonesia (BPK), law enforcement officers also often use the results of the Regional Inspectorate audit as a basis for determining state losses. This has raised debate about the legal force of the Inspectorate's audit results, especially in the context of proving corruption. This study aims to analyze the extent to which the results of the Regional Inspectorate's audit have legal force in determining state losses, and how these results are positioned within the framework of criminal law evidence. The method used by the author is a normative legal approach and analysis of evidentiary theories such as positive, negative, and due process of law legal theories. This study examines the validity and relevance of the Inspectorate's audit results as evidence. In addition, this study also highlights the position of the Inspectorate auditor as an expert, as well as the implications of using the audit results for legal considerations (ratio decidendi) in judges' decisions. The results of this analysis are expected to contribute to strengthening fair law enforcement practices and ensuring legal certainty in corruption cases.

Keywords: Corruption, Regional Inspectorate, Expert Testimony, Evidence