PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO. 2 TAHUN 2014 PASAL 35 TENTANG PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KECAMATAN GENTENG
ENFORCEMENT OF SURABAYA CITY REGIONAL REGULATION NO. 2 OF 2014 ARTICLE 35 CONCERNING PERSONS WITH SOCIAL WELFARE PROBLEMS (PMKS) IN GENTENG DISTRICT
ABSTRAK
Nama : Muhammad Renaldi Wicaksono
NIM : 23040704442
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.
Penelitian ini membahas penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 Pasal 35 tentang larangan memberikan uang atau barang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tempat umum, dengan fokus pada implementasinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kecamatan Genteng, wilayah dengan jumlah PMKS tertinggi di Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP serta mengidentifikasi hambatan dan strategi penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode sociolegal, yang tidak hanya menelaah norma hukum tetapi juga realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap petugas Satpol PP dan pelaku PMKS, serta dokumentasi dan observasi langsung di lokasi penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan secara purposive dan snowball sampling terhadap informan kunci yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PMKS masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbatasnya fasilitas rehabilitasi sosial. Meskipun Satpol PP telah melakukan tindakan represif dan preventif seperti razia dan edukasi, efektivitas penegakan masih terbatas karena sebagian PMKS kembali ke jalan akibat faktor ekonomi dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi lintas sektor, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta strategi pembinaan berkelanjutan sebagai solusi untuk menekan angka PMKS secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Penegakan hukum, PMKS, Peraturan Daerah, Satpol PP, Surabaya, sociolegal.
Name : Muhammad Renaldi Wicaksono
Study Program : S1 Ilmu Hukum
Faculty : Hukum
Institution : Universitas Negeri Surabaya
Supervisor : Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.
This study discusses the enforcement of Surabaya City Regional Regulation No. 2 of 2014 Article 35 concerning the prohibition of giving money or goods to People with Social Welfare Problems (PMKS) in public places, with a focus on its implementation by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Genteng District, an area with the highest number of PMKS in Surabaya. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of law enforcement by Satpol PP and to identify obstacles and strategies for handling them. This study uses an empirical legal approach with a sociolegal method, which not only examines legal norms but also social realities in the field. Data were obtained through in-depth interviews with Satpol PP officers and PMKS perpetrators, as well as documentation and direct observation at the research location. Data collection techniques were carried out using purposive and snowball sampling of relevant key informants. The results of the study indicate that law enforcement against PMKS still faces obstacles, such as lack of human resources, low public legal awareness, and limited social rehabilitation facilities. Although Satpol PP has taken repressive and preventive actions such as raids and education, the effectiveness of enforcement is still limited because some PMKS return to the streets due to economic and cultural factors. This study recommends strengthening cross-sector collaboration, providing adequate rehabilitation facilities, and sustainable development strategies as solutions to reduce PMKS numbers in a more humane and sustainable manner.
Keywords: Law enforcement, PMKS, Regional Regulations, Satpol PP, Surabaya, sociolegal.