Juridic Analysis Of The Ambon State Court's Decision Number: 273/PID.B/2020/PN. AMB About Crime Pornography In Social Media
Di era globalisasi saat ini ditandai adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, dan semakin tinggi pula kemampuan manusia dalam perkembangan tersebut dapat memudahkan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk tindak pidana pornografi di media sosial. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 273/PID.B/2020/PN. AMB, menyatakan pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi. Terdapat permasalahan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap oleh jaksa penuntut umum dalam putusan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 273/PID.B/2020/PN. AMB dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, dan untuk menganalisis dan mengetahui apa dampak dari surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kasus pornografi yang diputus Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan nomor: 273/PID.B/2020/PN. AMB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan pelaku pada Pasal 29 UU Pornografi kurang tepat, karena dalam kejahatan tersebut pelaku menggunakan alat elektronik berupa handphone yang otomatis terhubung dengan internet.
Kata Kunci: Pornografi, Putusan Pengadilan, Media Sosial
In the current era of globalization, it is marked by the rapid advancement of information and communication technology, and the higher human ability in these developments can make it easier for someone to commit crimes, including pornography on social media. Ambon District Court Decision Number: 273/PID.B/2020/PN. AMB, stated that the perpetrator was legally proven to have committed a pornographic crime as regulated in Article 29 of the Pornography Law. There is a problem with the indictment being inaccurate, clear, and complete by the public prosecutor in the decision. The purpose of this study is to analyze and find out the case that was decided by the decision of the Ambon District Court Number: 273/PID.B/2020/PN. AMB can be charged with Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law, and to analyze and find out what the impact of the indictment prepared by the Public Prosecutor relates to the pornography case that was decided by the Ambon District Court in decision number: 273/PID.B/2020/PN . AMB. The method used in this research is normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this case the Public Prosecutor in indicting the perpetrator in Article 29 of the Pornography Law is not appropriate, because in this crime the perpetrator uses an electronic device in the form of a mobile phone which is automatically connected to the internet.
Keywords: Pornography, Court Decisions, Social Media