Juridical Analysis of Decision of Kediri District Court Number 174/Pdt.G/2021/PN.Gpr Concerning The Dispute for Determining The Amount of Land Procurement Compensation for Airport in Kediri

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah dilakukan sejak tahun 1961 sampai dengan saat ini. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta adalah pengadaan tanah adalah pembangunan Bandara Kediri. Dalam pengadaan tanah tersebut terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dimana pihak yang berhak yaitu dalm hal ini Pemohon merasa harga ganti rugi jauh dibawah harga pasar yang berlaku di masyarakat sedangkan Pemerintah dan Instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini ATR/BPN Kab. Kediri dan PT. Gudang Garam Tbk dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi yang diberikan merupakan penilaian dari Tim Penilai.

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim dari Putusan No. 174/Pdt.G/2021/PN. Gpr dengan fokus pada kekaburan/perbedaan penafsiran antar para pihak pada pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum dalam menganalisis permasalahan. Dalam Teknik analisis penulis menggunakan metode preskriptif.

Menurut SPI 204 yang dijadikan pedoman penilaian yang dijadikan dasar ganti rugi adalah Nilai Penggantian Wajar. Nilai Penggantian Wajar merupakan nilai yang didasarkan pada kesetaraan dengan nilai pasar atas properti dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang muncul akibat pengambilalihan ha katas properti tersebut. Akibat dari putusan pengadilan tersebut maka pemohon mengalami kerugian karena perhitungan tidak sesuai nilai pasar serta tidak terpenuhinya asas kepastian, asas keadilan, dan asas kesejahteraan. Hakim dalam memutus perkara seharusnya lebih banyak mengacu sumber-sumber lainnya seperti undang-undang, yurisprudensi, hukum adat, dan doktrin para sarjana. Tim Penilai seharusnya menilai dengan cermat agar tidak terjadi kerugian dari berbagai pihak dan melihat aspek-aspek lainnya. Panitia pengadaan tanah dalam tahap musyawarah seharusnya memberikan penjelasan secara terperinci mengenai apa saja bentuk kerugian serta kerugian apa saja yang akan dinilai. Pemohon yang dalam hal ini pihak yang berhak seharusnya menghadirkan saksi ahli yaitu seorang yang mengerti dan memahami dalam penilaian pertanahan.

Kata kunci: Pengadaan tanah, sengketa, ganti kerugian

Land Procurement for Public Interest has been carried out since 1961 until now. One of the developments carried out by the Government in collaboration with the private sector is land acquisition, namely the construction of Kediri Airport. In the procurement of land, there was a dispute at the District Court of Kediri Regency where the rightful party, namely in this case the Petitioner felt that the compensation price was far below the prevailing market price in the community, while the Government and Agencies that needed land, in this case ATR/BPN Kab. Kediri and PT. Gudang Garam Tbk and the Panel of Judges are of the opinion that the compensation given is the assessment of the Assessment Team.

This type of research is normative by analyzing the basis of the judge's consideration of Decision No. 174/Pdt.G/2021/PN. Gpr with a focus on ambiguity/differences in interpretation between the parties in article 33 of Law no. 2 of 2012. The author uses a statutory, case and conceptual approach and uses primary, secondary, and non-legal legal materials in analyzing problems. In technical analysis the author uses a prescriptive method.

According to SPI 204, the valuation guideline used as the basis for compensation is Fair Replacement Value. Fair Replacement Value is a value based on equity with the market value of the property taking into account the extraordinary elements in the form of non-physical losses arising from the acquisition of said property rights. As a result of the court decision, the applicant suffers a loss because the calculation does not match the market value and does not fulfill the principle of certainty, the principle of justice and the principle of welfare. Judges in deciding cases should refer more to other sources such as laws, jurisprudence, customary law, and the doctrines of scholars. The Appraisal Team should evaluate carefully so that there are no losses from various parties and look at other aspects. The land acquisition committee in the deliberation stage should provide a detailed explanation of what forms of losses and what losses will be assessed. The petitioner, in this case the entitled party, should present an expert witness, namely someone who understands and understands land valuation.

Keywords: Land procurement, dispute, compensation