IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NGRANGGONANYAR KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN NGRANGGONANYAR VILLAGE, KEPOHBARU SUB-DISTRICT, BOJONEGORO REGENCY

Skripsi ini menganalisa Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.Tujuan  penelitian ini menganalisa implementasi kebijakan penggunaan dana desa di Desa Ngranggonanyar, mengetahui dampak implementasi tersebut dan mengetaui factor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam proses pelaksanaan pengeloaan dana desa tahun 2022 Desa Ngranggonanyar terpengaruhi banyak factor diantaranya adalah karena adanya kejadian yang tidak terduga sehingga banyak peraturan yang berubah, mengakibatkan pemerintah desa harus mengambil kebijakan untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik.Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori model implementasi kebijakan menurut George Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap mplementasi kebijakan menggunakan argumennya mengenai kebijakan yaitu komunikasi,sumberdaya,disposisi dan struktur birokrasi.Hasil menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di Desa Ngranggonanyar pada tahun 2022 kurang bisa maksimal dikarenakan banyaknya aturan keijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Hal tersebut berdampak dengan ditundanya pembangunan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun 2022 sesuai dengan prioritas dan hasil musyawarah pada tahun sebelumnya. faktor penyebabnya adalah adanya peraturan dari pemerintah pusat tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang terbit setelah APBDes tahun 2022 disahkan, sehingga pemerintah desa bersama BPD  harus merefiew RKPdes sekaligus APBDes Desa Ngranggonanyar Tahun 2022 agar sesuai dengan peraturan pemerintah pusat.

This thesis analyzes the Implementation of Village Fund Management in Ngranggonanyar Village, Kepohbaru District, Bojonegoro Regency in 2022. The aim of this research is to analyze the implementation of village fund use policies in Ngranggonanyar Village, determine the impact of this implementation and understand the causal factors. This research uses qualitative methods carried out through interviews, observation and documentation. In the process of implementing village fund management in 2022, Ngranggonanyar Village was affected by many factors, including unexpected events that resulted in many regulations changing, resulting in the village government having to adopt policies for better village fund management. The theory used in this thesis is model theory. According to George Edward III, policy implementation is a crucial process because no matter how good a policy is, if its implementation is not well prepared and planned, the aims of public policy will not be realized. And to find out the factors that influence policy implementation using arguments regarding policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results show that the implementation of village fund management in Ngranggonanyar Village in 2022 will not be optimal due to the many policy regulations from the central government to the government. villages regarding priorities for the use of village funds in 2022. This has the impact of postponing development that should be implemented by the village government in 2022 in accordance with the priorities and results of deliberations in the previous year. The causal factor is the existence of regulations from the central government regarding priority use of village funds in 2022 which were issued after the 2022 APBDes were passed, so that the village government together with the BPD must review the RKPdes as well as the 2022 Ngranggonanyar Village APBDes so that they comply with central government regulations.