Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Terhadap Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Secara Berulang

Legal Protection of the Rights of Suspects Against the Implementation of the Return of the Case File from the Public Prosecutor to the Investigator Repeatedly

Prapenuntutan masih dilaksanakan berulang kali sehingga diperlukan aturan untuk memberikan batasan jumlah berapa kali prapenuntutan dapat dilakukan. Pembatasan ini dilakukan untuk meminimalisir berkas perkara yang bolak-balik dari penuntut umum kepada penyidik. Adapun isu hukumnya adalah adanya kekaburan norma dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan prinsip koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Dengan adanya bolak-balik berkas perkara akan membuat kepastian hukum dan hak asasi terkait dengan hak kebebasan tersangka menjadi terciderai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengikat atau tidaknya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum serta perlindungan hukum bagi tersangka atas pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang dilakukan sebanyak lebih dari satu kali. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pembatasan prapenuntutan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum bersifat tidak mengikat sehingga dapat dengan mudah disimpangi dan bentuk perlindungan hukum bagi tersangka yang haknya diciderai atas adanya pengembalian berkas perkara yang bolak-balik adalah dengan penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), memberikan rehabilitasi dan melakukan koordinasi yang baik dengan penuntut umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: prapenuntutan; perlindungan hukum tersangka; pengembalian berkas perkara; penuntut umum; penyidik

Pre-prosecution is still carried out repeatedly, so a rule is needed to provide a limit on the number of times pre-prosecution can be carried out. This limitation is done to minimize the case files that go back and forth from the public prosecutor to the investigator. The legal issue is the vagueness of the norms in Article 109 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code related to the principle of coordination between investigators and public prosecutors. With the back and forth of case files, legal certainty and human rights related to the right to freedom of the suspect will be violated. The purpose of this study is to analyze whether or not the Circular Letter of the Deputy Attorney General for General Crimes Number SE-3/E/EJP/11/2020 of 2020 concerning prosecutor's instructions (P-19) at the pre-prosecution stage is carried out once in handling general criminal cases and legal protection for suspects for returning case files from the public prosecutor to the investigator more than once. This research method is normative juridical. The results and discussion show that pre-prosecution restrictions through Circular Letter of the Deputy Attorney General for General Crimes Number SE-3/E/EJP/11/2020 of 2020 concerning prosecutor instructions (P-19) at the pre-prosecution stage are carried out once in handling general criminal cases which are non-binding so that they can be easily deviated from and the form of legal protection for suspects whose rights are violated by the return of alternating case files is that the investigator issues an Order to Terminate Investigation (SP3), provide rehabilitation and coordinate well with the public prosecutor as stated in Article 109 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code.

Keywords: pre-prosecution; legal protection of suspects; return of case files; public prosecutors; investigators.