Pasal 9 ayat (1) Kepmenaker Nomor 150/1999 dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 44/2015 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja harian lepas untuk mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya, PT Sarimelati Kencana Tbk dalam Pasal 1 ayat (5) Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana dengan pekerjanya tidak mendaftarkan pekerja harian lepas untuk mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan, mengingat dalam pasal tersebut menyatakan apabila pekerja mengalami  kecelakaan kerja pada saat jam kerja, maka PT Sarimelati Kencana Tbk menanggung biaya sesuai standar Jamsostek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah klausul Pasal 1 ayat (5) dalam Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, dan akibat hukum klausul Pasal 1 ayat (5) dalam Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekaan historis dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan cara editing dan coding yang kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa klausul Pasal 1 ayat (5) Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat klausul tersebut menyebutkan bahwa apabila pekerja mengalami  kecelakaan kerja pada saat jam kerja, maka PT Sarimelati Kencana Tbk menanggung biaya sesuai standar Jamsostek. Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 9 Kepmenaker 150/1999 dan Pasal 4 ayat (1) PP 44/2015 yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja harian lepas untuk mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan, tanpa menunggu risiko kecelakaan kerja terjadi. Akibat hukum dari Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana tersebut adalah batal demi hukum, mengingat tidak memenuhi syarat obyektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Pasal 52 ayat (1) huruf d  UU Ketenagakerjaan.

Article 9 verse (1) Minister of Manpower Verdict Number 150/1999 and Article 4 verse (1) Government Regulation Number 44/2015 declare employer must register daily workers to get Insurance of Work Accident (JKK) and Life Insurance (JKM) programs to Social Insurances Administrator of Employment (BPJS Ketenagakerjaan). In fact, PT Sarimelati Kencana Tbk in Article 1 verse (5) of PT Sarimelati Kencana's Work Agreement does not register its daily workers to get Insurance of Work Accident (JKK) and Life Insurance (JKM) programs to BPJS Ketenagakerjaan, because there is if a worker got accident during work time, PT Sarimelati Kencana Tbk would be responsible to give allowance according by Jamsostek standards. This research purposes are to analyze the clause of Article 1 verse (5) in PT Sarimelati Kencana’s work agreement whether it is justiafable according to the applied regulations, and the legal consequences of Article 1 verse (5) in PT Sarimelati Kencana’s Work Agreement according to regulations. This research uses normative legal research methods with statute, historical and conceptual approaches. Sources of legal material obtained from primary, secondary and tertiary source, they are processed by editing and coding which are then analyzed prescriptively. The research concluded that the clause of Article 1 verse (5) in PT Sarimelati Kencana’s Work Agreement is already not relevant to existing regulations, considering that the clause which states if a worker got accident during work time, PT Sarimelati Kencana Tbk would be responsible to give allowance according by Jamsostek standards is not relevant with Article 9 verse (1) Minister of Manpower Verdict 150/1999 and Article 4 verse (1) Government Regulation 44/2015 which declare employer is required to register daily workers to get Insurance of Work Accident (JKK) and Life Insurance (JKM) programs to BPJS Ketenagakerjaan, without waiting for the risk of work accidents. Then the legal consequences of the PT Sarimelati Kencana’s work agreement are null and void, because it is against the objective requiretment of article 1320 Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and Article 52 verse (1) letter d Manpower Regulation.