ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017 TERKAIT HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

JURIDICAL ANALYSIS OF MK DECISION NUMBER 36 / PUU-XV / 2017 CONCERNING THE INQUIRY RIGHTS OF DPR TO THE KPK

Abstrak 

Putusan MK Nomor  36/PUU-XV/2017 yang amar putusannya “Menolak permohonan para Pemohon” dalam hal ini dijelaskan dalam pertimbangan hakimnya bahwa meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi Kepolisian dan Kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif. Sehingga DPR bisa mengajukan hak angket terhadap KPK atas wewenangnya diluar wewenang penegakan hukum. Atas hal tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pertimbangan Hakim MK (ratio decidendi) terhadap Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perpektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Ratio decidendi dari putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK bukan diranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. Implikasi atas Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu Rekomendasi yang dikeluarkan  DPR untuk KPK merupakan hal yang mubadzir dilakukan. Rekomendasi KPK tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang salah selama ini dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah dilakukan, karena isi rekomendasi itu sendiri hanya mempertegas hal-hal seperti tugas dan kewenangan KPK itu sendiri. Jika ada kemungkinan hak angket digulirkan kembali, sehingga KPK tidak dapat menolak hadir akan mempengaruhi independensi KPK dalam kewenangan yudisialnya untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Kata kunci: Hak angket, Putusan, KPK, DPR.

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017 which ruled "Rejecting the Petitioners' petition" in this case is explained in the judge's consideration that although the KPK is an independent commission as stipulated in the KPK Law, it is clear that in carrying out its duties and authorities as the Police and the Attorney General's Office carry out the duties and authorities of government that fall within the executive realm. So that the DPR can apply for the right to inquiry against the KPK on its powers beyond the authority of law enforcement. For this reason, the formulation of the problem that can be taken is how the consideration of the Constitutional Court Judges (ratio decidendi) on the Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017 This type of research used in this research is normative legal research. The normative legal research method that examines law from an internal perspective with the object of research is legal norms. The decidendi ratio of the Constitutional Court decision Number 36 / PUU-XV / 2017 is that the KPK is an institution in the executive realm, which carries out functions in the executive domain, namely investigation, investigation and prosecution. The KPK is not in the judicial domain, because it is not a court body that has the authority to hear and decide cases, the KPK is also not a legislative body, because it is not a law-forming organ. The implication of the Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017, namely the recommendation issued by the DPR for the KPK is redundant. The KPK recommendation shows that there is nothing wrong so far with the KPK's duties and authorities that have been carried out, because the contents of the recommendation itself only reinforce matters such as the KPK's own duties and authorities. If there is a possibility that the inquiry right is rolled back, so that the KPK cannot refuse to attend it will affect the independence of the KPK in its judicial authority to eradicate corruption.

Keywords: Inquiry right, Decision, KPK, DPR.