EKSAMINASI SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 241/PID.SUS/2018/PN. LGS BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA SUNTIK PEMUTIH
Surat dakwaan merupakan fakta dari tindak pidana terdakwa yang telah dibuktikan karena melalui proses penyidikan. Surat dakwaan yang dicanangkan Jaksa Penuntut Umum sebagai tuduhan terhadap terdakwa sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang. KUHAP yang menentukan jaksa penuntut umum memiliki wewenang membuat surat dakwaan. Tidak selamanya dakwaan JPU itu benar. Hal itu terjadi dalam Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. Bahwa terdakwa Charyssa Firdha, A.Md.Keb Binti Nurfirman yang berkedudukan sebagai bidan, dituntut JPU Pasal 197 Jo 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang menyatakan bahwa memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keamanan akan dikenakan pemidanaan. Artikel ini bertujuan untuk memahami Pasal 197 Jo 106 ayat (1) Perundang-Undangan Tentang Kesehatan yang di dakwaan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. Dan untuk memahami Pasal yang tepat yang dilanggar oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN Lgs. Pada subtansi pembahasan tindakan terdakwa yang melakukan suntuk pemutih didakwa oleh Jaksa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang – undang tentang Kesehatan. Surat dakwaan pada prinsipnya harus memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam konteks ini surat dakwaan jaksa tidak memenuhi syarat materiil. Pasal yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang – Undang Tentang Kesehatan yaitu malpraktek. Karena tindakan sutik pemutih tersebut bukan kewenangan dan kompetensinya. Tindakan malpraktek yang dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs memenuhi unsur Malpraktek Etik, karena pada prinsipnya melanggar kode etik seorang bidan yang intinya tugasnya hanya memberikan pelayanan asuhan kebidanan yang meliputi melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana namun melakukan praktek kefarmasian dan atau praktek kecantikan. Artikel ini mengetengahkan metode pada penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan pendekatan kasus (case approach).
The indictment is a fact of the defendant's criminal act which has been proven through the investigation process. The indictment issued by the Public Prosecutor as an accusation against the defendant in accordance with the articles in the Act. The Criminal Procedure Code determines that the public prosecutor has the authority to make an indictment. The prosecutor's accusations are not always true. This happened in Decision Number 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. Whereas the defendant Charyssa Firdha, A.Md.Keb Binti Nurfirman who is a midwife, is being sued by the Public Prosecutor for Article 197 Jo 106 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health. Those who state that producing and distributing pharmaceutical preparations without meeting safety standards will be subject to criminal penalties. This article aims to understand Article 197 Jo 106 paragraph (1) of the Health Law which is indicted by the Public Prosecutor in accordance with Decision Number 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. And to understand the exact article that was violated by the defendant in Decision Number 241/Pid.sus/2018/PN Lgs. In the substance of the discussion on the defendant's actions, the Prosecutors charged the defendant with a single charge of violating Article 197 in conjunction with Article 106 of the Law on Health. The indictment in principle must meet the formal and material requirements. In this context, the prosecutor's indictment does not meet the material requirements. The article that is more appropriate for the defendant is Article 198 in conjunction with Article 108 of the Health Law, namely malpractice. Because the whitening injection is not their authority and competence. The malpractice act committed by the defendant in the decision Number 241/Pid.Sus/2018/PN LGs fulfills the element of Ethical Malpractice, because in principle it violates the code of ethics of a midwife whose main task is to only provide midwifery care services which include providing maternal health services, child health services and women's reproductive health and family planning services but practice pharmacy and/or beauty practices. This article presents a method for normative juridical law research with a statute approach, a conceptual approach and a case approach.