ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN MENGALAMI KERUGIAN SECARA TERUS MENERUS

JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION CONCERNING TERMINATION OF EMPLOYEE RELATIONSHIP BECAUSE THE COMPANY HAS CONTINUOUS LOSS

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan putusnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan beberapa dampak tertentu, salah satunya yaitu hilangnya sumber mata pencaharian pekerja. Dalam artikel ini penulis membahas perselisihan PHK antara PT WIMCYCLE dan Agus Fauzi yang merupakan mantan pekerja PT WIMCYCLE. Bermula dari Agus Fauzi dan 300 rekan kerja lainnya di PHK secara massal dikarenakan perusahaan mengalami kerugian besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai kedudukan alat bukti putusan PKPU sebagai dasar ketidakmampuan perusahaan dari segi keuangan serta mengkaji implikasi yang dihasilkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020 terhadap PT WIMCYCLE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif (library research) dengan menggunakan 3 metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang telah dilakukan, Majelis Hakim MA mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi(PT WIMCYCLE). Hakim menjadikan bukti putusan PKPU sebagai penggganti Laporan Keuangan, dengan menerapkan metode interpretasi ekstensif yang memperluas makna ketentuan pada pasal 164 ayat (2) UUK yakni laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik dianalogikan dengan bukti Putusan PKPU yang berisi mekanisme untuk restruktursasi pembayaran hutang para kreditur yang merupakan penafsiran yang relevan untuk mewujudkan keadilan terhadap PT WIMCYCLE.  Majelis Hakim MA menetapkan putusan yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk tanggal 29 April 2020, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 30 April 2019, tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (2) UUK.

Kata Kunci: Hubungan kerja, Putusan, Kerugian

Termination of Employment Relationship is a termination of employment relationship between employers and workers which results in certain impacts, one of which is the loss of sources of livelihood for workers. In this article, the author discusses the layoff dispute between PT WIMCYCLE and Agus Fauzi who is a former employee of PT WIMCYCLE. Starting with Agus Fauzi and 300 other colleagues, they were laid off in bulk because the company suffered heavy losses. This study aims to analyze the judge's considerations regarding the position of the evidence for the PKPU decision as the basis for the company's financial incompetence and to examine the implications of the Supreme Court's decision Number 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020 against PT WIMCYCLE. The method used in this research is normative research (library research) using 3 approaches, namely the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The results of the research that has been carried out, the Panel of Judges of the Supreme Court granted the petition for cassation from the Petitioner for Cassation (PT WIMCYCLE). The judge uses the evidence of the PKPU decision as a substitute for the Financial Statements, by applying an extensive interpretation method that expands the meaning of the provisions in Article 164 paragraph (2) of the UUK, namely the financial statements for the last 2 (two) years audited by a public accountant are analogous to the evidence of the PKPU Decision which contains a mechanism for restructuring of creditors' debt payments which is a relevant interpretation to achieve justice for PT WIMCYCLE. The Supreme Court Judges made a decision, namely to cancel the Industrial Relations Court Decision at the Gresik District Court Number 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk dated 29 April 2020, the working relationship between the Plaintiff and the Defendant was declared terminated as of 30 April 2019, the defendant was obliged to pay the compensation for layoffs to the Plaintiff in accordance with the provisions of Article 164 paragraph (2) of the UUK.

Keywords: Employment relationship, Judgment, Losses