ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 15/PDT.G/2017/PN.KRG TENTANG PEMINDAHAN HAK MELALUI JUAL BELI YANG DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT SEBELUM PEMBAYARAN OBJEK

JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 15 / PDT.G / 2017 / PN.KRG CONCERNING TRANSFER OF RIGHTS THROUGH SELLING AND PURCHASING THROUGH THE PPAT BEFORE PAYING OBJECT

Sengketa jualbeli tanah yang tidak memenuhi prinsip tunai dan riil terdapat dalam Putusan Nomor:15/Pdt.G/2017/PN.Krg.Kasus tersebut terjadi karena sepeninggalnya bapak penggugat meninggalkan persoalan terhadap fisik tanah diwaris kepada ahliwarisnya yang sertifikatnya tercatat nama orang lain.Awalnya penjual disyaratkan membawa sertifikat oleh Camat, pembeli mensyaratkan bahwa pembayaran dan pelunasan akan diselesaikan setelah sertifikat menjadi atas nama pembeli,kemudian dipenuhilah kedua syarat tersebut oleh penjual.Setelah itu sertifikat telah jadi menjadi atas nama pembeli,akan tetapi pembeli tidak diketahui keberadaannya.Sehingga sertifikat tersebut oleh pemerintah desa Blulukan diserahkan kembali kepada ahliwaris dan pembeli belum membayar pelunasan dan biaya peralihan.Putusan tersebut penggugat memohon untuk pembatalan AJB,pencatatan yang dilakukan turut tergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,membatalkan pencatatan pada SHM,dan memerintahkan turut tergugat untuk mencoret SHM agar dikembalikan menjadi atas nama penjual.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara pemindahan hak melalui jualbeli tanah yang dilakukan sebelum pembayaran objek berdasarkan Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PN.Krg.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif yang mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 15/Pdt.G/2017/PN.Krg. Penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan perundang–undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini adalah jualbeli yang terjadi antara para pihak cacat hukum karena tidak memenuhi syarat jualbeli sehingga berdampak pada AJB yang telah dibuat. Dalam pertimbangan hakim terdapat kekaburan norma mengenai sepakat,hakim menyatakan sepakat para pihak tidak terpenuhi karena tidak ada persesuaian kehendak.Sepakat diantara para pihak sebenarnya terpenuhi karena para pihak telah sepakat tentang barang dan harganya.Terkait pembatalan sertifikat hakim menolak gugatan karena bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang BPN sehingga pengugat dapat mengajukan permohonan kepada BPN untuk pembatalan sertifikat.

Kata Kunci : Camat, Jual Beli, Akta Jual Beli, Pembatalan, Sertifikat

Land sale and purchase disputes that do not meet cash and real principles are contained in Decision Number: 15 / Pdt.G / 2017 / PN.Krg. This case occurred because after the death of the plaintiff's father, he left the problem with the physical inheritance of the land to his heirs whose certificates were recorded with other people's names. Initially the seller is required to bring a certificate by the Camat, the buyer requires that the payment and settlement be completed after the certificate becomes on behalf of the buyer, then the seller fulfills both conditions. After that the certificate has become in the name of the buyer, but the buyer's whereabouts are not known. So the Blulukan village government is handed back to the expertwaris and the buyer has not paid the repayment and transfer fee. The plaintiff's decision pleaded for the cancellation of the AJB, the record made was also the defendant. The purpose of this research is to find out the basis for judges 'considerations and legal consequences in deciding cases of transfer of rights through land sales conducted before payment of objects based on Decision Number: 15 / Pdt.G / 2017 / PN.Krg. The research method uses normative research which examines the judges' considerations in decide the case Number: 15/Pdt.G/2017/PN.Krg. This study uses three kinds of approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The result of this research is the sale and purchase that occurs between parties with legal disabilities because they do not meet the requirements for sale and purchase so that it has an impact on the AJB that has been made. In the judge's consideration there was a vagueness of norms regarding agreement, the judge stated that the parties agreed not to be fulfilled because there was no agreement between the parties. The agreement between the parties was actually fulfilled because the parties had agreed on the goods and the price. Regarding the cancellation of the certificate the judge rejected the lawsuit because it was not the Court's authority but the authority BPN so that the plaintiff can submit a request to BPN for certificate cancellation.

Key word: Head of District, Buying and Selling, Sale and Purchase Deed, Cancellation, Certificate