Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara. Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 serta apa akibat hukum bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Putusan Nomor 27 K/TUN/2019. Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah menganalis tinjauan yuridis terhadap pembubaran organisasi masyarkat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 adalah gugatan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat ditolak dengan pertimbangan pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas). Prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Akibat hukumnya, bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun bagi Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat yaitu: dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017. Pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah sesuai secara prosedural sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas.
Kata kunci: organisasi masyarakat, pertimbangan hakim, HTI.
Abstract
Government regulation of substitute Law number 2 year 2017 describes that the government not only have the obligation to build a society/ community organization but also facilitates society report if there is an indication of the report of an association/community organization that deviated from the ideology and laws of the country. The government agencies that are in the realm of politics, law, and security will take strict actions to the association/community organization that allegedly has an ideology that deviates from Pancasila. The main issue that will be discussed in this research is the consideration of the judges in the Decree No. 27 K/TUN/2019 as well as the legal consequences for Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) as an effect from verdict number 27 K/TUN/2019. The purpose of this research is to analyze the juridicial review of the dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). The research method that is used in this study is normative legal research with a statutory approach. Verdict No. 27 K/TUN/2019/ Applicant's lawsuit/Advance claimant rejected with consideration of the applicant Casasi/First Plaintiff has committed a breach of Article 59 paragraph (4) Letter C the Government regulation of substitute Law No. 2 year 2017 on the amendment to law number 17 year 2013 about the community organization (called Government regulation of substitute Law of community organization) The procedures of the allotment is relatively short and simple, which is to seek consideration from the relevant agencies, namely the Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of INDONESIA, therefore procedurally the respondent's act of the defendant/defendant was in accordance with article 61 Paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. The legal consequence of the Claimant is rejecting the appeal of cassation from the applicant. Punishing the cassation applicant pays the cost of the case at the cassation level with an amount of RP 500.000,00 (five hundred thousand rupiah). The legal consequence for the respondent cased/first defendant is: the implementation of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-30. AH.01.08 year 2017 on revocation of Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU00282.60.10.2014 on the ratification of the establishment of Hizbut Tahrir Indonesia Association Law, dated 19 July 2017. Consideration of the relevant agencies in casu Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of RI has been procedurally compliant and in accordance with article 61 paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization.
Keywords: community organization, judge's consideration, HTI.