IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN DESA SEHAT DAN CERDAS DI DESA DUWEL KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO
(Studi Parameter Kepesertaan Keluarga Berencana dalam Mencegah
Pernikahan Anak)
IMPLEMENTATION OF THE HEALTHY AND SMART VILLAGE MOVEMENT PROGRAM IN DUWEL VILLAGE, KEDUNGADEM DISTRICT BOJONEGORO DISTRICT
(Study of Family Planning Participation Parameters in Prevention Child Marriage)
ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN DESA SEHAT DAN CERDAS DI DESA DUWEL KECAMATAN KEDUNGADEM
KABUPATEN BOJONEGORO
Nama : Toni Prasetyo
NIM : 21040674360
Program Studi : S-1
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Indah Prabawati, S.Sos., M.si.
Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa usia pria dan wanita yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan minimal berusia 19 tahun.Dalam pelaksanaannya khususnya wilayah Kabupaten Bojonegoro masih banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan melakukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah meluncurkan program Desa Sehat dan Desa Cerdas untuk menanggulangi,salah satunya pendewasaan usia perkawinan khususnya di Desa Duwel Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Namun program yang telah berjalan tersebut masihlah belum mampu membendung angka perkawinan anak.
Tujuan dari penelitan ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program kepesertaan Keluarga berencana dalam mencegah pernikahan anak khususnya di Desa Duwel Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.Teori yang digunakan untuk mendukung analisis program ini adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III yaitu komunikasi,birokrasi,struktur birokrasi dan disposisi.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait implementasi kebijakan melalui makalah, artikel, jurnal,berita dan internet (website), serta melakukan pengambilan data melalui wawancara dan observasi lapangan.
Berdasarkan observasi dilapangan Implementasi Program kepesertaan keluarga berencana di Desa Duwel belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Sosialisasi Program gerakan desa sehat sudah maksimal namun pemahaman dari masyarakat terhadap kebijakan program Keluarga berencana dalam pendewasaan usia perkawinan masih kurang,SOP dalam implementasi Program Keluarga berencana sudah cukup baik di lihat dari tugas dan tanggung jawab dan setiap pelaksana.
Berdasarkan hasil penelitian,peneliti menyarankan agar pemerintah Desa Duwel bekerja sama dengan penduduk usia produktif untuk mengatasi masalah sosialisasi, penduduk non usia kerja melalui organisasi kepemudaan atau organisasi resmi seperti sekolah untuk menyadarkan masyarakat agar memahami program ini. Selain itu, pemerintah juga dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pelaksana dan memantau program untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.
Kata Kunci : Implementasi,Keluarga Berencana,Pernikahan anak.
ABSTRACT
Name : Toni Prasetyo
Study Program : Bachelor's degree
Department : Public Administration Science
Faculty : Social Sciences and Law
Name of Institution : Surabaya State University
Supervisor : Indah Prabawati, S.Sos., M.si.
The Marriage Law and the Decision of the Constitutional Court explain that the minimum age for men and women who are allowed to enter into marriage is 19 years. In practice, especially in the Bojonegoro Regency area, there are still many underage marriages by applying for marriage dispensation at the Religious Court. The Bojonegoro Regency Government has launched the Healthy Village and Smart Village program to overcome, one of which is the maturation of the marriage age, especially in Duwel Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency. However, the program that has been running has still not been able to stem the number of child marriages.
The aim of this research is to describe the implementation of family planning participation program policies in preventing child marriage, especially in Duwel Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency. The theory used to support the analysis of this program is the policy implementation model developed by Edward III, namely communication, bureaucracy, bureaucratic structure and disposition. This research is a qualitative descriptive research, where data is obtained from literature related to policy implementation through papers, articles, journals, news and the internet (website), as well as collecting data through interviews and field observations.
Based on field observations, the implementation of the family planning participation program in Duwel Village has not yet fully carried out its duties and functions optimally. The socialization of the Healthy Village Movement Program has been maximized, but the community's understanding of the Family Planning Program policy in maturing the age of marriage is still lacking. The SOPs in implementing the Family Planning Program are quite good in terms of the duties and responsibilities of each implementer.
Based on the research results, researchers suggest that the Duwel Village government collaborate with the working age population to overcome socialization problems, the non-working age population through youth organizations or official organizations such as schools to make the community aware of this program. Apart from that, the government can also invite the community to participate as implementers and monitor programs to overcome limited human resources.
Keywords: Implementation,Family Planning,Child Marriage.