Kewenangan Perangkat Desa Terkait Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masyarakat Desa Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Village Apparatus Authority Related to Land and Building Tax Collection in Village Communities to Achieve Legal Certainty

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kategori P2 di Kabupaten Magetan. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan kewenangan perangkat desa dalam pemungutan PBB di Kabupaten Magetan masih menghadapi berbagai tantangan. Kewenangan ini diatur dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun implementasinya seringkali tidak konsisten, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat desa. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya perbedaan pemahaman antara perangkat desa dan masyarakat mengenai kewajiban pajak, yang dapat menghambat pemungutan PBB secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam pemungutan PBB. Selain itu, diperlukan revisi terhadap peraturan yang ada untuk memastikan bahwa kewenangan perangkat desa dalam pemungutan PBB dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan di tingkat desa yang lebih baik dan berkeadilan.

This research is a normative legal research that aims to analyze the regulation of Land and Building Tax (PBB) collection category P2 in Magetan Regency. By using primary, secondary, and tertiary legal materials as well as conceptual approaches and laws and regulations, this study found that the regulation of village apparatus authority in collecting PBB in Magetan Regency still faces various challenges. This authority is regulated in regional regulations and higher laws and regulations, but its implementation is often inconsistent, resulting in legal uncertainty for village communities. This study also identified differences in understanding between village apparatus and the community regarding tax obligations, which can hinder effective PBB collection. Therefore, this study recommends the need to strengthen the capacity of village apparatus through training and socialization regarding their authority and responsibilities in collecting PBB. In addition, a revision of existing regulations is needed to ensure that the authority of village officials in collecting PBB can be implemented transparently and accountably, so that it can realize legal certainty for village communities. This research is expected to contribute to the development of better and more equitable taxation policies at the village level