Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila

Inventory of Sendi Adat Judicial Decisions As An Effort to Strengthen The Constitutional Culture in the Constitutional State Of Pancasila

Hukum Adat Sendi memiliki kekhasan dalam pelaksanaan peradilan adat, yaitu menggunakan Kitab Kutaramanawa Dharmasastraserta menggunakan empat aparatur lokal Hukum Adat Sendi, yaitu: Cakrabuana, Jaksa Adat, Pamengku, dan Kasepuhan. Kekhasan tersebut juga terwujud pada putusan Peradilan Adat Sendiyang seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di pengadilan untuk menggali nilai-nilai yang hidup (living law) pada masyarakat Adat Sendi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, putusan pengadilan, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum adat, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal, buku, serta websiteyang berkaitan dengan hukum adat, Peradilan Adat Sendi, serta konsep constitutional culturedan negara hukum Pancasila, kemudian bahan non hukum terdiri dari buku dan artikel jurnal non-hukum yang bersifat menunjang penelitian ini seperti tentang masyarakat adat, kebudayaan, serta Pancasila. Masalah hukum (legal issue) dalam penelitian ini yaitu kekosongan hukum di tingkat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendidiperlukan untuk melakukan internalisasi dan eksternalisasi nilai Hukum Adat Sendiserta diperlukan dalam perannya untuk memperkuat aspek Constitutional Culturedalam negara hukum Pancasila.

Sendi's customary law is unique in the implementation of customary justice, namely using the Kutaramanawa Dharmasastra Book and using four local officials of Sendi's customary law, namely: Cakrabuana, Adat Attorney, Pamengku, and Kasepuhan. This uniqueness is also manifested in the decision of the Sendi customary court, which should have been used as consideration for judges in court to explore the living law of the Sendi indigenous people. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, court decisions, and laws related to customary law, then secondary legal materials consist of journal articles, books, and websites related to customary law, Sendi's customary court, as well as the concept of constitutional culture and The constitutional state of Pancasila, then non-legal materials consist of books and non-legal journal articles which support this research, such as about indigenous peoples, culture, and Pancasila. The legal issue in this research is the absence of law at the level of a law that specifically regulates indigenous peoples. The results of this study indicate that an inventory of the decisions of Sendi's customary court is necessary to internalize and externalize the values of Sendi's customary law and are needed to strengthen aspects of the constitutional culture in the constitutional state of Pancasila.