Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 Tentang Konsultasi Publik Dalam Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak PT. Pertamina Di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Juridical Analysis of Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 350 K/TUN/2019 Concerning Public Consultation in Land Acquisition of the National Strategic Project for Oil Refinery PT. Pertamina in Jenu District, Tuban Regency

Konsultasi Publik dalam pengadaan yaitu merupakan kegiatan sosialisasi, pendataan awal, kesepakatan dalam lokasi rencana pembangunan dan penetapan lokasi rencana pembangunan. Fakta empiris yang peneliti temukan, yaitu pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak PT. Pertamina di daerah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Berdasarkan putusan ini dibuktikan bahwa pada saat Tahap Konsultasi Publik dimana tahap ini berada pada Tahap Persiapan, terdapat warga yang keberatan dengan Rencana Penetapan Lokasi yang disampaikan. Akan tetapi, Tim Persiapan Pengadaan Tanah tidak melakukan Konsultasi Publik Ulang, sebaliknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kasus ini, dengan waktu yang singkat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah tanpa adanya Berita Acara Kesepakatan. Hal ini, dengan dalih bahwa proyek ini termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional yang harus segera terealisasikan dengan waktu yang minimum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah permasalahan mengenai Konsultasi Publik Dalam Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak dan mengetahui akibat hukum bagi para pihak dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji pertimbangan hakim dan akibat hukum yang timbul pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi pustaka dan teknik analisisnya dengan cara preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim kurang meneliti secara menyeluruh dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait.  Hal tersebut dikarenakan Pertama, terdapat terdapat isu hukum norma yang kabur yaitu pada Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menjelaskan apabila terdapat masyarakat tidak setuju dengan rencana penetapan lokasi saat konsultasi publik maka harus diadakan konsultasi publik ulang tapi tidak diakadakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah. Kedua, tidak adanya kesepakatan konsultasi publik pada Berita Acara Kesepakatan, Ketiga, Tim Persiapan dinilai terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan proyek sehingga terdapat kesalahan prosedur menerbitkan Obyek Gugatan. Putusan ini memiliki akibat hukum yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/PU/2019/PTUN.SBY yang berarti menjadikan Objek Gugatan yaitu Penetapan Lokasi Kilang Minyak menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini mengakibatkan Para Termohon Kasasi harus menyerahkan tanah mereka kepada instansi yang membutuhkan agar dapat dilanjut kembali ke tahap berikutnya.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kilang Minyak, Konsultasi Publik.

Public Consultation in procurement, namely socialization activities, initial data collection, agreement on the location of the development plan and determination of the location of the development plan. The empirical facts that the researchers found, namely in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 350 K/TUN/2019 Development of the National Strategic Project for the Oil Refinery of PT. Pertamina in the Jenu District, Tuban Regency. Based on this decision it is proven that during the Public Consultation Stage where this stage is in the Preparation Stage, there were residents who objected to the proposed Location Determination Plan. However, the Land Acquisition Preparatory Team did not conduct a Public Consultation Again, on the contrary the East Java Provincial Government in this case, in a short time issued the Governor of East Java Decree Number: 188/23/KPTS/013/2019 concerning Determination of Land Acquisition Locations in the absence of Minutes of Agreement. This is under the pretext that this project is included in the National Strategic Project which must be realized immediately with minimum time. The purpose of this study is to find out the matters that form the basis for judges' considerations in deciding an issue regarding Public Consultation in Land Acquisition in the Development of a National Strategic Project for an Oil Refinery and to find out the legal consequences for the parties of the Supreme Court decision of the Republic of Indonesia Number 350 K/TUN/ 2019. This research uses a type of normative legal research which examines judges' considerations and the legal consequences that arise in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 350 K/TUN/2019. The research approach used is the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The legal material in this study uses primary legal material and secondary legal material, with the technique of collecting legal material through literature and analysis techniques in a prescriptive way. The results of the research show that the panel of judges did not thoroughly examine the application of the relevant laws and regulations. This is becauseFirst, there is an issue of blurred legal norms, namely in Article 20 Paragraph 2 of Law Number 2 of 2012, which explains that if there are people who disagree with the plan for determining the location during a public consultation, a public consultation must be held again but not held by the Land Acquisition Preparation Team .Second, there is no public consultation agreement in the Minutes of Agreement,Third, the Preparatory Team was considered to be too hasty in carrying out the project so that there was an error in the procedure for issuing the Object of Claim. This decision has legal consequences, namely canceling the Decision of the State Administrative Court Number 29/G/PU/2019/PTUN.SBY which means making the object of the lawsuit, namely the determination of the location of an oil refinery, legal and has binding legal force. This resulted in the Cassation Respondent having to hand over their land to the agency in need so that it could be continued to the next stage.

Keywords : Land Acquisition, Oil Refinery, Public Consultation.