ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERATURAN KAMPANYE DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERATURAN KAMPANYE DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mengenai proses permohonan Tanggal 15 Agustus 2023 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia dengan disetujuinya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan berkampanye di lingkungan pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Usulan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 pertama kali dikemukakan oleh Ong Yenny dan Handrey Mantiri, anggota DPRD DKI Jakarta. Mahkamah Konstitusi memperbarui Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tujuan dan alasan mendorong pemahaman demokrasi, hak asasi manusia, dan keterampilan berpikir kritis lebih relevan dari membawa arena politik ke dalam ruang pendidikan. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini sebaiknya dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap tujuan utama pendidikan dan perkembangan karakter siswa dan siswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan pendekatan konsep dan pendekatan Undang - Undang. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Menurut pemohon putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h dan di Penjelasannya justru melengkapinya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 bukan didasarkan pada norma konflik, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan utama dari adanya pemilihan umum adalah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih untuk menyampaikan aspirasi mereka dan memilih para pemimpin pilihan mereka yang akan mewakili hak masyarakat di rana pemerintahan. Pada dasarnya pemilu merupakan sarana penegakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang diamandemen memuat sejumlah asas yang dimaksudkan untuk menggembleng atau menjadi semangat terselenggaranya pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan kampanye didasarkan pada prinsip imparsialitas dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Kehadiran kampanye membantu masyarakat secara aktif memutuskan dan memberikan suara terhadap visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye ini bertujuan untuk mewujudkan komunikasi antara pasangan calon dengan warganya agar kepuasan terhadap demokrasi dapat dirasakan secara luas. Kampanye pemilu adalah bagian dari pendidikan politik lokal dan dilakukan secara bertanggung jawab.Tanggung jawab dalam kegiatan pemilu berarti melampaui batas agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan terhadap peserta pemilu lainnya. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan deklarasi tersebut mengacu pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang memperbolehkan penggunaan lembaga negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dengan syarat peserta pemilu hadir. Mengenakan pakaian pemilu pada saat mengikuti kampanye pemilu atas undangan partai politik yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya membatasi peran kampus dalam pendidikan generasi mendatang, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan membantu menciptakan pemilih yang mengambil keputusan berdasarkan pemikiran logis dan harus berdasarkan fakta. Penyelenggaraan kegiatan pemilu di lembaga pendidikan bukan merupakan bagian dari penyerahan hak asasi manusia bagi seluruh peserta pemilu. Kegiatan pemilu merupakan bagian dari hak berekspresi dan hak perampasan. Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf h tentang pelarangan kegiatan pemilu oleh lembaga negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan, dan menyampaikan hal-hal tersebut tetap diperlukan dan termasuk dalam teks UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai norma tersendiri. Pasal 280(1) h Tujuan konsolidasi yudisial atas memuat tekstual adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran pemilu

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/, bertentangan dengan UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, Pelanggaran UUD 1945 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mengenai proses permohonan Tanggal 15 Agustus 2023 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia dengan disetujuinya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan berkampanye di lingkungan pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Usulan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 pertama kali dikemukakan oleh Ong Yenny dan Handrey Mantiri, anggota DPRD DKI Jakarta. Mahkamah Konstitusi memperbarui Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tujuan dan alasan mendorong pemahaman demokrasi, hak asasi manusia, dan keterampilan berpikir kritis lebih relevan dari membawa arena politik ke dalam ruang pendidikan. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini sebaiknya dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap tujuan utama pendidikan dan perkembangan karakter siswa dan siswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan pendekatan konsep dan pendekatan Undang - Undang. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Menurut pemohon putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h dan di Penjelasannya justru melengkapinya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 bukan didasarkan pada norma konflik, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan utama dari adanya pemilihan umum adalah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih untuk menyampaikan aspirasi mereka dan memilih para pemimpin pilihan mereka yang akan mewakili hak masyarakat di rana pemerintahan. Pada dasarnya pemilu merupakan sarana penegakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang diamandemen memuat sejumlah asas yang dimaksudkan untuk menggembleng atau menjadi semangat terselenggaranya pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan kampanye didasarkan pada prinsip imparsialitas dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Kehadiran kampanye membantu masyarakat secara aktif memutuskan dan memberikan suara terhadap visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye ini bertujuan untuk mewujudkan komunikasi antara pasangan calon dengan warganya agar kepuasan terhadap demokrasi dapat dirasakan secara luas. Kampanye pemilu adalah bagian dari pendidikan politik lokal dan dilakukan secara bertanggung jawab.Tanggung jawab dalam kegiatan pemilu berarti melampaui batas agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan terhadap peserta pemilu lainnya. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan deklarasi tersebut mengacu pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang memperbolehkan penggunaan lembaga negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dengan syarat peserta pemilu hadir. Mengenakan pakaian pemilu pada saat mengikuti kampanye pemilu atas undangan partai politik yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya membatasi peran kampus dalam pendidikan generasi mendatang, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan membantu menciptakan pemilih yang mengambil keputusan berdasarkan pemikiran logis dan harus berdasarkan fakta. Penyelenggaraan kegiatan pemilu di lembaga pendidikan bukan merupakan bagian dari penyerahan hak asasi manusia bagi seluruh peserta pemilu. Kegiatan pemilu merupakan bagian dari hak berekspresi dan hak perampasan. Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf h tentang pelarangan kegiatan pemilu oleh lembaga negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan, dan menyampaikan hal-hal tersebut tetap diperlukan dan termasuk dalam teks UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai norma tersendiri. Pasal 280(1) h Tujuan konsolidasi yudisial atas memuat tekstual adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran pemilu

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/, bertentangan dengan UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, Pelanggaran UUD 1945