ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4221K/PDT/2022 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASAAN TANAH TANPA ALAS HAK DI KENDARI

ANALYSIS OF SUPREME COURT RULING NUMBER 4221K/PDT/2022 CONCERNING ACTS AGAINST THE LAW OF LAND CONTROL WITHOUT RIGHTS IN KENDARI

Dalam menguasai dan menggunakan tanah yang menjadi hak atas tanahnya, baik seorang individu maupun sebuah badan hukum tunduk terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Adapun jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA, dan Hak Milik menjadi salah satu jenisnya. Mengklaim dan menguasai tanah tanpa adanya alas hak yang sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Bagi seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah tanpa alas hak dapat mengajukan gugatan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022 terkait perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Pada perkara tersebut bermula ketika Daniel Lumele mengklaim dan menguasai tanah milik John Putra. Adapun majelis hakim kurang menjelaskan terkait hak yang dimiliki John Putra dalam mengajukan gugatan sengketa kepemilikan. Selain itu, majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang telah dilakukan Daniel Lumele. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan. Kemudian, teknik analisis bahan hukum menggunakan preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa majelis hakim kurang menjelaskan terkait hak yang dimiliki John Putra dalam mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dan juga tidak dipertimbangkannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang telah dipenuhi oleh Daniel Lumele.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Tanah, Sengketa Kepemilikan

In the possession and use of the land which is the right to its land, either an individual or a legal body shall be subject to all the rules established by the State. As for the types of land rights regulated in article 16 UUPA, and ownership is one of them. Claiming and possessing land without a legitimate right is an act against the law. Anyone who feels injured by an unlawful act of possession of land without a justified right may file a lawsuit. This study will analyze how the judge's consideration and legal consequences of Supreme Court Decision No. 4221K/PDT/2022 relate to acts against the law of land possession without a legitimate right. The case began when Daniel Lumele claimed and possessed the land belonging to John Putra. Furthermore, the judge's assembly did not consider the elements of an act against the law under Article 1365 of the Covenant committed by Daniel Lumele. This study aims to find out how the judge's consideration and legal consequences of the Supreme Court Decision No. 4221K/PDT/2022 are. This research uses normative research methods with the research approaches used are the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques using library study collection techniques. Then, legal material analysis techniques using prescriptive. The results of the investigation and deliberations revealed that the judge's assembly had failed to clarify the rights of John Putra in filing a property dispute and did not consider the elements of an act against the law under Article 1365 of the Covenant which had been fulfilled by Daniel Lumele.

Keywords: Acts against the law, land possession, ownership dispute