ABSTRAK
PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I PROVINSI JAWA TIMUR
Nama : Muhammad Awad Darmawan
NIM: : 16040263077
Program Studi : DIII Administrasi Negara
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Dosen Pembimbing : Dr. Prasetyo Isbandono, S.sos., M.si
Anggaran belanja suatu Instansi Pemerintah paling besar digunakan pada aspek pembelanjaan asset, dimana asset tersebut digunakam sebagai penunjang kegiatan oprasional instansi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja instansi, oleh karena itu dibutuhkan suatu tindakan guna menjaga keberadaan dan umur guna barang tersebut hingga titik maksimal. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan inventarisasi barang milik negara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Provinsi Jawa Timur.
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki empat fokus yang berdasarkan pada Peraturan Mentri Keuangan No 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dengan rincian fokus yaitu Tahap Persiapan inventarisasi, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan, dan Tahap Tindak Lanjut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisisi data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, pemyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan inventarisaisi barang milik negara di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I telah sepenuhnya dilakukan yaitu dimana pelaksanaan tersebut menggunakan aplikasi Simak dan Siman. Aplikasi Simak adalah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yaitu aplikasi offline yang mana merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, dimana aplikasi sistem tersebut digunakan oleh Satuan Kerja (SatKer) milik pemerintah yang memiliki pandangan yang berbeda – beda dan Siman adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna, namun meskipun demikian masih ditemukan beberapa prosedur pelaksanaan yang di abaikan yaitu pada tahap persiapan tidak disiapkannya label sementara dan tidak diasiapkan pula KKI, pada tahap pelaksanaan prosedur yang diabaikan adalah tidak adanya pencatatan pada KKI, untuk tahap pelaporan prosedur yang diabaikan yaitu tidak digunakannya BAHI (Berita Acara Hasil Inventarisasi), dan pengabaian prosedur pada tahap tindak lanjut adalah dimana pembukuan dilakukan tidak berdasarkan BAHI . Selain masalah pengabaian prosedur ditemukan juga masalah lain seperti kurangnya tenaga dalam pelaksanaan inventarisasi baik dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut, selain itu juga ditemukan masalah adanya pemindahan barang milik negara tanpa izin sebelumnya pada bagian Urusan Keuangan dan BMN dimana hal tersebut mempersulit pelaksanaan pendataan dan identifikasi atas kondisi dan keberadaan barang.
Saran yang diberikan terkait kendala dalam penelitian ini agar pelaksanaan inventarisasi menjadi lebih optimal yaitu pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya I perlu melaksanakan semua prosedur yang diberikan oleh Mentri Keuangan guna menghindari timbulnya masalah atas keabsahan pelaksanaan inventarisasi itu sendiri, perlu dipertimbangkan untuk penambahan tenaga dalam pelaksanaan inventarisasi guna meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pelaksanaan inventarisasi, serta perlu adanya sanksi lebih kepada pegawai yang melakukan pemindahan barang tanpa pelaporan pada bagian Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara agar mencegah pemindahan barang tersebut lagi.
Kata Kunci: Inventarisasi, Barang Milik Negara
ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF INVENTORY OF STATE OWNED GOODS IN
THE LAND OFFICE OF SURABAYA CITY I EAST JAVA PROVINCE
Name: Muhammad Awad Darmawan
NIM:: 16040263077
Study program: DIII State Administration
Major: Public Administration
Faculty: Faculty of Social Sciences and Law
Name of Institution: Surabaya State University
Supervisor: Dr. Prasetyo Isbandono, S.sos., M.si
The budget of a Government Agency is the largest used in aspects of asset expenditure, where the asset is used as a support for agency operational activities in increasing the effectiveness and efficiency of agency performance, therefore it is necessary to take action to maintain the existence and useful life of the goods to the maximum point. The purpose of this study is to describe the implementation of an inventory of state property in the Surabaya City Land Office of East Java Province.
Method This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. This study has four focuses based on the Minister of Finance Regulation No. 181 / PMK.06 / 2016 on the Administration of State Property with a detailed focus of the Inventory Preparation Stage, Implementation Stage, Reporting Stage, and Follow-Up Stage. Data collection techniques were carried out in three stages, namely interviews, observation, and documentation. Data analysis technique is carried out with three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
The results of this study are the implementation of inventory of state property in the Surabaya City Land Office I has been fully carried out namely where the implementation uses the Simak and Siman applications. Simak Application is a Management and Accounting Information System for State Property which is an offline application which is an information system created by the Ministry of Finance, where the application of the system is used by Government Work Units (SatKer) which have different views - Siman is an application which is used to support the BMN management process, which includes planning, use, utilization, maintenance, administration, deletion and transfer of internet-based state assets that can be accessed by Managers and Users, but even so there are still a number of implementation procedures that are ignored at the stage preparation of the temporary label is not prepared and also not applied by KKI, at the implementation stage of the procedure that is ignored is the absence of recording on the KKI, for the reporting stage of the procedure that is ignored namely not using BAHI (Minutes of Inventory Results), and the abandonment of procedures there is a follow-up stage where bookkeeping is not based on BAHI. In addition to the problem of neglecting procedures, other problems such as lack of personnel in carrying out the inventory either in the preparation, implementation, reporting and follow-up stages, also found problems with the removal of state property without prior permission in the Financial Affairs and BMN section, which complicates the implementation data collection and identification of the condition and existence of the goods.
The advice given related to obstacles in this study so that the implementation of the inventory becomes more optimal, namely the Surabaya City Land Office I need to carry out all the procedures provided by the Minister of Finance to avoid problems arising from the validity of the implementation of the inventory itself, it is necessary to consider adding additional personnel in the implementation of the inventory improve the effectiveness and efficiency in carrying out the inventory, as well as the need for more sanctions for employees who move goods without reporting to the Financial Affairs and State Property section in order to prevent the transfer of such goods again.
Keywords: Inventory, State Property