Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 260K/TUN/2023)

Juridical Analysis of Termination of Employee Employment Relations at Makassar Regional Drinking Water Company (Case Study of Decision Number 260K/TUN/2023) 

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap individu diperlukam untuk bekerja sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Melakukan pekerjaan harus mengadakan perjanjian kerja antara Pengusaha dan pekerja. Namun dalam setiap melakukan pekerjaan akan ada kemungkinan yang terjadi salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja.(PHK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis PHK secara sepihak pada Perusahaan Daerah Air Minum Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, Konseptual dan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya transparansi dan kejelasan terkait surat pemberhentian karyawan yang dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara, Dimana pemberhentian dilakukan tanpa somasi ataupun keberatan. Menjadi pro dan kontra ketika karyawan yang terkena dampak PHK melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Penelitian ini menganalisis untuk menambah wawasan bagaimana hukum berlaku khusus pada praktik Perusahaan, mengkaji hak-hak pada karyawan yang dilindungi oleh hukum dan meningkatkan kualitas keputusan hakim.

In fulfilling their livelihood needs, every individual is required to work in accordance with Article 27 paragraph (2) of the UUD 1945 Constitution. Employment requires the establishment of a work agreement between the employer and the employee. However, in the course of work, there is a possibility of various occurrences, one of which is Termination of Employment (PHK). The purpose of this research is to identify and analyze unilateral termination of employment at the Regional Water Company in Makassar. This research uses normative juridical research methods and employs the approach of Legislation, Conceptual, and Case Study. The results indicate the need for transparency and clarity regarding termination letters labeled as State Administrative Decisions, where termination occurs without warning or objection. Controversies arise when employees affected by termination file lawsuits with the Administrative Court (PTUN). This research analyzes to enhance understanding of how the law applies specifically to company practices, examines the rights protected by the law for employees, and aims to improve the quality of judicial decisions.

Keywords: Termination of Employment, Regional Water Company (PDAM), Administrative Court (PTUN)