TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN WARGA NEGARA

INDONESIA YANG TERKENA KASUS PENYALAHGUNAAN VISA ZIARAH

UNTUK BEKERJA DI ARAB SAUDI

LEGAL REVIEW ON THE PROTECTION OF INDONESIAN CITIZENS

INVOLVED IN CASES OF MISUSE OF PILGRIMAGE VISAS TO WORK IN

SAUDI ARABIA

Tingginya jumlah pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam

negeri menyebabkan jumlah Pekerja Migran Indonesia setiap tahunnya meningkat. Namun,

banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia tersebut masih banyak dari mereka yang tidak

memenuhi dokumen keberangkatan sebagaimana yang ada pada Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran namun pada Pasal tersebut

tidak terdapat penjelasan mengenai sanksi maupun hukuman apabila dokumen-dokumen

tersebut tidak dimiliki oleh para Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini membahas

mengenai perlindungan hukum dan Upaya pemulangan serta program rehabilitasi dan

reintegrasi yang akan didapatkan warga negara Indonesia yang terkena kasus

penyalahgunaan Visa Ziarah di Arab Saudi. Peneliti menggunakan penelitian hukum

normatif serta pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach), pendekatan kasus

(Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hukum

Ketenagakerjaan Indonesia hingga saat ini belum mengatur lebih lanjut terkait

perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh pekerja yang berangkat secara ilegal.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga

negaranya yang berada diluar negeri yang berstatus sebagai pekerja legal maupun pekerja

ilegal. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi terus berupaya untuk melakukan Kerjasama

untuk mengurangi jumlah pelanggran izin imigrasi dan juga untuk mengurangi kasus

kekerasan dan eksploitasi yang dialami PMI. Pemerintah Indonesia melalui KBRI berupaya

melindungi dan melakukan pemulangan terhadap WNI yang terlibat dalam kasus

penyalahgunaan visa ziarah, namun proses pemulangan tersebut terbilang cukup rumit

seperti yang dialami oleh Raja Hasmidah seorang mantan PMI Ilegal di Arab Saudi.

Pemerintah memberikan program rehabilitasi dan reintegrasi pasca pemulangan Warga

Negara Indonesia yang terlibat kasus penyalah gunaan visa ziarah dan pemerintah juga

telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

The high number of unemployed and the lack of available jobs in the country causes the

number of Indonesian Migrant Workers to increase every year. However, the large number

of Indonesian Migrant Workers still many of them do not fulfill the departure documents

as stated in Article 13 of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant

Workers, but in that Article there is no explanation regarding sanctions or punishments if

these documents are not owned by Indonesian migrant workers. This study discusses legal

protection and repatriation efforts as well as rehabilitation and reintegration programs that

will be obtained by Indonesian citizens who are affected by cases of misuse of Pilgrimage

Visas in Saudi Arabia. Researchers use normative legal research and the Statute Approach,

case approach and conceptual approach. Indonesian Employment Law to date has not

further regulated the legal protection that will be obtained by workers who depart illegally.

The Indonesian government is trying to provide legal protection to its citizens who are

abroad who have the status of legal workers or illegal workers. The Indonesian and Saudi

Arabian governments continue to strive to cooperate to reduce the number of immigration

permit violations and also to reduce cases of violence and exploitation experienced by

Indonesian migrant workers. The Indonesian government through the Indonesian Embassy

is trying to protect and repatriate Indonesian citizens involved in cases of pilgrimage visa

abuse, but the repatriation process is quite complicated, such as that experienced by Raja

Hasmidah, a former illegal migrant worker in Saudi Arabia. The government provides a

rehabilitation and reintegration program after the repatriation of Indonesian citizens

involved in cases of pilgrimage visa abuse and the government has also made several efforts

to prevent similar cases from occurring.