Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pemilik Bangunan Liar Di wilayah Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Bangunan Yang Melanggar 

Imposition of Administrative Sanctions on Illegal Building Owners in the Jurisdiction of Surabaya City Government Based on Surabaya Mayor Regulation Number 34 of 2023 Concerning Violating Buildings.

Penegakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan kewajiban pemerintah daerah yang bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah dengan melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berdiri tanpa izin dan melanggar peruntukan tata ruang, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya. Keberadaan bangunan liar, terutama di atas tanah aset pemerintah, menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan lingkungan yang menghambat pembangunan kota secara berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, pelaksanaan, serta bentuk sanksi administratif terhadap pemilik bangunan liar di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumentasi kegiatan penertiban.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penertiban terhadap bangunan liar secara bertahap dan prosedural, dengan mengedepankan tahapan preventif seperti sosialisasi dan surat peringatan sebelum dilakukan pembongkaran. Sanksi administratif yang diterapkan meliputi peringatan tertulis, penghentian kegiatan pembangunan, penyegelan, hingga pembongkaran bangunan. Penegakan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan fungsi ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Kata kunci: Bangunan liar, sanksi administratif, Peraturan Walikota Surabaya, ketertiban umum, penegakan hukum

Enforcing public order and security is a mandatory obligation of the regional government as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. One form of implementation is by controlling illegal buildings that stand without permits and violate spatial planning, especially in urban areas such as the city of Surabaya. The existence of illegal buildings, especially on government asset land, raises various legal, social, and environmental problems that hinder sustainable urban development.

This study aims to analyze the legal basis, implementation, and forms of administrative sanctions against owners of illegal buildings in the city of Surabaya based on the Regulation of the Mayor of Surabaya Number 34 of 2023 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions for Violations of the Surabaya City Regulation Number 7 of 2009 concerning Buildings. This study uses a normative legal approach with a literature study method on laws and regulations, legal literature, and documentation of control activities.

The results of the study show that the Surabaya City Government through the Civil Service Police Unit has carried out the control of illegal buildings in stages and procedurally, by prioritizing preventive stages such as socialization and warning letters before demolition. The administrative sanctions applied include written warnings, cessation of construction activities, sealing, and demolition of buildings. This enforcement aims to ensure legal certainty, maintain public order, and enforce the function of city space in accordance with the regional spatial plan.

       Keywords: Illegal buildings, administrative sanctions, Surabaya Mayor Regulation, public order, law enforcement