ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam mendukung pelaksanaan program K3 pemerintah menertbitkan PP NO 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dari peraturan diatas menunjukkan bahwa semua perusahaan wajib melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Salah satunya adalah PT.PAL Indonesia sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang industri galangan kapal dengan resiko pekerjaan tinggi, membutuhkan program K3 dalam melakukan kegiatan operasional sehari - hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Divisi Kapal Perang PT.PAL Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan model implementasi dari Edward III terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada divisi kapal perang PT.PAL Indonesia sudah dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dapat dari apek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi membuktikan bahwa Informasi mengenai program K3 sudah disampaikan kepada seluruh karyawan melalui divisi dan departemen yang tergabung didalamnya, dengan cara sosialisasi maupun pelatihan yang dilakukan. Dari aspek sumber daya terdiri dari Sumber daya manusia pada divisi kapal perang cukup memadai dan kompeten karena sesuai dengan bidangnya. Akan tetapi, Sumber daya anggaran yang digunakan sering mengalami hambatan dalam proses pengajuannya yaitu terkendala persetujuan pimpinan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pendistribusian Alat Pelindung Diri, maupun kendala dari pihak suplier. Sumber daya peralatan terdiri dari mesin-mesin produksi, alat pelindung diri, dan alat pemadam kebakaran pada setiap unit kerja. Sumber daya informasi dan wewenang terkait dengan keputusan yang diambil oleh kepala biro K3LH pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Aspek disposisi, terdiri dari pengangkatan pegawai yang dilakukan harus sesuai dengan kualifikasi, serta Insentif berupa gaji pokok dan tunjangan bahaya. Aspek struktur birokrasi terdiri dari SOP dan fragmentasi. Sop yang ada antara lain: SOP Alat pelindung diri, Sop Kesiagaan dan tanggap darurat, serta SOP setiap bidang pekerjaaan yang tercantum dalam buku petunjuk umum K3LH

Menurut hasil penelitian, saran yang bisa diberikan peneliti adalah 1) Mengingat pentingnya pelaksanaan program K3, maka pengajuan anggaran untuk kegiatan APD bisa lebih diprioritas untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, 2) Selalu melakukan himbauan kepada seluruh karyawan terkait denga pentingnya keselamatan kerja, meskipun saat ini tidak pernah terjadi kecelakaan yang sampai menghilangkan nyawa, tetapi kecelakaan tersebut masih ada, 3) Perlu adanya sanksi yang tegas terhadap karyawan yang kurang kesadaran diri dalam pemakaian APD di lingkungan kerja.

Kata Kunci:  Implementasi, Program, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

ABSTRACT

    Occupational Safety and Health is all activities to guarantee and protect the safety and health of workers through efforts to prevent work accidents and work-related diseases. In supporting the implementation of the Occupational Safety and Health program the government issued PP NO 50 of 2012 concerning the Occupational Safety and Health Management System. From the above regulation shows that all companies are required to implement Occupational Safety and Health programs. One of them is PT. PAL Indonesia as a State-Owned Enterprise company engaged in the shipyard industry with high employment risk, requiring a Occupational Safety and Health program in carrying out daily operational activities. The purpose of this study was to describe the Implementation of the Occupational Safety and Health Program in the PT.PAL Indonesia Warship Division.
    The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of research using the implementation model of Edward III consists of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data source retrieval techniques in this study used purposive sampling techniques. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and data verification or conclusion drawing.
The results of the study describe that the implementation of the Occupational Safety and Health program at the PT. PAL Indonesia warship division has been carried out to the maximum. This can be seen from the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. From the communication aspect, it proves that Information about the K3 program has been delivered to all employees through the divisions and departments incorporated in it, by means of socialization and training carried out. From the aspect of resources consisting of human resources in the warship division is quite adequate and competent because it is in accordance with their fields. However, the budget resources used often experience obstacles in the submission process, which is constrained by leadership approval so that it takes a long time to distribute Personal Protective Equipment, as well as constraints from the supplier. Equipment resources consist of production machines, personal protective equipment, and fire extinguishers in each work unit. Information resources and authority related to decisions taken by the head of the K3LH bureau at the time of workplace accidents. The disposition aspect, consisting of the appointment of employees carried out must be in accordance with the qualifications, as well as incentives in the form of basic salaries and hazard benefits. Aspects of bureaucratic structure consist of SOP and fragmentation. The available soups include: SOP Personal protective equipment, Sop Preparedness and emergency response, and SOP for each field of work listed in the K3LH general guidebook.
    According to the results of the research, the suggestions that can be given by the researcher are 1) Given the importance of implementing the K3 program, then the budget proposal for PPE activities can be prioritized to reduce the occurrence of work accidents, 2) Always appeal to all employees related to the importance of work safety, even though there has never been an accident that has lost lives, but the accident is still there, 3) There needs to be strict sanctions against employees who lack self awareness in the use of PPE in the work environment.
 
Keywords: Implementation, Program, Occupational Safety and Health.