PEMENUHAN SYARAT PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR : 69/PID.SUS/2019/PN. MJK DALAM PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK 

FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR IMPLEMENTING THE DECISION NUMBER : 69/PID.SUS/2019/PN. MJK IN IMPOSING ADDITIONAL PUNISHMENT OF CHEMICAL CASTRATION ON PERPETRATORS OF CHILD SEXUAL ABUSE 

Hukuman tambahan kebiri kimia dijatuhkan untuk pertama kalinya dalam Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk pada tahun 2019. Putusan tersebut tidak diikuti oleh penetapan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana tindakan kebiri kimia. Sehingga putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tersebut tidak dapat dilaksanakan sebab belum ada ketentuan pelaksana yang mengatur tata cara penerapan hukuman kebiri kimia, disamping itu eksekusi tersebut mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia selaku pelaksana eksekusi kebiri kimia. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan syarat pelaksanaan putusan hakim Nomor  69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dalam memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan rasionalisasi persetujuan Ikatan Dokter Indonesia dalam eksekusi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk. Artikel ini mengarah pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan teknik analisis bersifat preskriptif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pemenuhan syarat pelaksanaan putusan hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dalam memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia adalah telah terpenuhi, karena syarat penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia adalah dijatuhkan setelah terpidana menjalani pidana pokok sesuai dengan Pasal 81A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Maka pada tahun 2019 putusan tersebut dijatuhkan lalu hakim memvonis terdakwa dengan 12 tahun penjara sehingga pada tahun 2031 terdakwa baru dapat melaksanakan pidana tambahan kebiri kimia. Oleh karena itu penetapan PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia yang disahkan satu tahun setelah putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk dijatuhkan tidak mengubah hukuman pada putusan tersebut, artinya kebiri kima tetap dilaksanakan. Rasionalisasi persetujuan Ikatan Dokter Indonesia dalam eksekusi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk adalah ketika suatu aturan yang tertera dalam undang-undang, maka aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus ditaati. Apalagi jika sekarang sudah terdapat PP yang sudah disahkan menjadi aturan pelaksana pidana tambahan kebiri kimia yaitu PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Sehingga dalam pelasanaannya apabila seorang dokter diminta untuk melaksanakan tindakan kebri kimia, maka dokter harus melaksanakan ketentuan tersebut karena ketentuan tersebut merupakan perintah dari undang-undang, dimana terhadap pelaksana undang-undang terdapat alasan pembenar untuknya dan tidak dapat menolak.

Kata Kunci : Eksekusi Kebiri Kimia, Syarat Pelaksanaan Putusan, Penolakan IDI

The additional punishment of chemical castration was imposed for the first time in the Mojokerto District Court No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk in 2019. This decision was not followed by the stipulation of a government regulation as the implementing regulation for chemical castration. So the decision no. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk could not be carried out because there were no implementing regulations governing the procedure for applying chemical castration punishment, besides that the execution was rejected by the Indonesian Doctors Association as the executor of the chemical castration execution. This writing aims to examine the fulfillment of the requirements for implementing the judge's decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk in providing additional punishment in the form of chemical castration. and rationalization of the approval of the Indonesian Doctors Association in the execution of Decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk. This article leads to normative legal research with a legal approach, a conceptual approach and a case approach with prescriptive analytical techniques. Based on the research that the author carried out, the fulfillment of the conditions for implementing the judge's decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk in providing additional punishment in the form of chemical castration has been fulfilled, because the conditions for imposing an additional criminal sentence on chemical castration are imposed after the convict has served the principal sentence in accordance with Article 81A paragraph (1) of Law no. 17 of 2016 concerning Child Protection. So in 2019 the decision was handed down and the judge sentenced the defendant to 12 years in prison so that in 2031 the defendant could only carry out the additional crime of chemical castration. Therefore, the stipulation of PP No. 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration, which was ratified one year after the decision number 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk was imposed, did not change the sentence on the decision, meaning that chemical castration was still carried out. The rationalization of the approval of the Indonesian Doctors Association in the execution of Decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk is  when a rule is stated in the law, then the rule has binding legal force and must be obeyed. Moreover, if there is now a PP that has been ratified as an additional implementing regulation for chemical castration, namely PP No. 70 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of Chemical Castration. So that in practice, if a doctor is asked to carry out chemical treatment, the doctor must carry out the provision because the provision is an order from the law, where there is a justification for implementing the law and cannot refuse.

Keywords : Execution of Chemical Castration, Conditions for Implementing Decisions, and IDI Rejection