IMPLEMENTASI PROGRAM CEGAH DINI POTENSI KONFLIK SOSIAL DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Program Pencegahan Dini Potensi Konflik Sosial di Provinsi Jawa Timur menggunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Fokus utama penelitian ini meliputi lima variabel kunci: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Bakesbangpol Jawa Timur dan forum pendukung manajemen konflik. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan jelas melalui landasan hukum yang kuat; Namun, penerjemahan di tingkat kabupaten/kota masih bervariasi, menyebabkan kesenjangan implementasi. Sumber daya manusia dan anggaran relatif memadai, tetapi kompetensi dan konsistensi pelaksana tidak merata. Mekanisme komunikasi antar organisasi bersifat formal tetapi tidak sepenuhnya efektif karena keterlambatan informasi dan ego sektoral. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Jawa Timur secara umum kondusif, meskipun terdapat daerah-daerah rentan yang membutuhkan respons lebih cepat. Kesiapan para pelaksana menunjukkan komitmen yang positif, tetapi keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sikap para pemimpin daerah. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan berjalan cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan koordinasi, standardisasi pemahaman kebijakan, dan peningkatan kapasitas implementasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanganan konflik sosial yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis kolaborasi multi-pemangku kepentingan.

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Early Prevention of Potential Social Conflict Program in East Java Province using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation Model. The main focus of the study includes five key variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, economic, social, political conditions, and the disposition of implementers. This research uses a qualitative approach through in-depth interviews, observations, and documentation studies on the East Java Bakesbangpol and conflict management support forums. Data analysis was carried out using Miles and Huberman's interactive analysis technique. The results of the study show that normatively policy standards and objectives have been clearly formulated through a strong legal foundation; However, translation at the district/city level still varies, causing implementation gaps. Human resources and budgets are relatively adequate, but the competence and consistency of implementers are not evenly distributed. Communication mechanisms between organizations are formal but not fully effective due to information delays and sectoral egos. Social, economic, and political conditions in East Java are generally conducive, although there are vulnerable areas that demand a faster response. The willingness of the implementers shows a positive commitment, but the success of the program is greatly influenced by the attitude of regional leaders. Overall, policy implementation is going quite well, but it still requires strengthening coordination, standardizing policy understanding, and increasing implementation capacity. These findings are expected to be a reference for local governments in formulating strategies for handling social conflicts that are more adaptive, responsive, and based on multi-stakeholder collaboration.